JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendukung ketentuan mengenai kemungkinan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurut Abdullah, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku. Ia menilai pemidanaan berupa penjara selama ini belum cukup apabila hasil kejahatan masih dapat dinikmati pelaku maupun pihak lain melalui penyembunyian atau pemindahan aset.
“Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya. Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” tegas Abdullah dikutip Senin, (09/11).
Politikus yang akrab disapa Gus Abduh itu menjelaskan, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) draf RUU Perampasan Aset.
Dalam rumusan pasal tersebut disebutkan:
“Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu menilai, besarnya kerugian negara akibat korupsi harus menjadi pertimbangan serius dalam memperkuat instrumen pemberantasan kejahatan tersebut.
Abdullah Soroti Aset Koruptor yang Belum Sepenuhnya Kembali ke Negara
Abdullah mengatakan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman penjara. Negara juga harus memastikan aset yang berasal dari hasil kejahatan dapat ditelusuri, dirampas melalui mekanisme hukum, dan dikembalikan untuk kepentingan publik.
Menurutnya, dalam sejumlah perkara korupsi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, besarnya hukuman yang dijatuhkan perlu disertai upaya pemulihan kerugian negara. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi kekayaan hasil kejahatannya tetap tersimpan dan dapat dinikmati pihak lain.
“Jangan sampai koruptor hanya menjalani hukuman penjara, sementara uang hasil kejahatannya tetap aman dan bisa dinikmati anak cucunya. Negara harus memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pelakunya,” ujarnya.
Gus Abduh juga mengingatkan bahwa penanganan perkara korupsi membutuhkan sumber daya dan biaya besar, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
Karena itu, penguatan mekanisme perampasan aset dinilai penting agar negara tidak terus menanggung kerugian akibat tindak pidana korupsi. Menurutnya, pemulihan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi, bukan sekadar pelengkap proses pemidanaan.
Ia berharap keberadaan regulasi tersebut dapat memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana berdasarkan putusan serta prosedur hukum yang berlaku.
Gus Abduh Ingatkan Hukuman Mati Harus Diterapkan Secara Hati-hati
Meski mendukung ketentuan mengenai kemungkinan hukuman mati bagi koruptor, Abdullah menegaskan penerapannya harus dilakukan secara sangat hati-hati dan menjadi pilihan terakhir. Ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tetap harus berjalan dalam koridor negara hukum dan menghormati hak asasi manusia.
Menurutnya, setiap keputusan pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian yang kuat, proses peradilan yang objektif, serta pemenuhan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, setiap kebijakan pemidanaan, termasuk kemungkinan hukuman mati, harus mempertimbangkan jaminan konstitusional tersebut.
Sebagai konteks, ketentuan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi bukan sepenuhnya aturan baru. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur kemungkinan pidana mati dalam kondisi tertentu. RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas DPR dan pemerintah dimaksudkan untuk mempertegas ketentuan tersebut, bukan menjadikan hukuman mati otomatis berlaku bagi semua perkara korupsi.
RUU tersebut juga belum menjadi undang-undang. Pemerintah baru menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR RI pada 5 November 2026 sebagai bagian dari proses pembahasan bersama.
Abdullah berharap pembahasan RUU Perampasan Aset mampu menghasilkan regulasi yang efektif dalam memulihkan aset hasil kejahatan, memperkuat pemberantasan korupsi, serta tetap menjamin keadilan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat (red)
Berita terkait
