JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan tingkat SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta pemerintah menjadikan kedua putusan tersebut sebagai momentum untuk membenahi tata kelola administrasi pendidikan dan memperkuat kepastian hukum.
Menurut Lalu Hadrian, persoalan tersebut tidak boleh hanya menjadi perdebatan politik. Pemerintah harus mengevaluasi setiap kebijakan administratif yang berkaitan dengan pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan, terutama yang melibatkan dokumen pendidikan dari luar negeri.
“Pendidikan merupakan urusan fundamental negara. Oleh karena itu, setiap keputusan administratif yang berkaitan dengan pengakuan dan penyetaraan ijazah harus dilakukan secara cermat, objektif, dan profesional, berpedoman pada dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme verifikasi yang akuntabel. Ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, agar ke depan tidak terjadi lagi persoalan serupa,” tegas Lalu Hadrian.
Ia menilai, putusan lembaga peradilan harus dihormati sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum. Selain itu, pemerintah perlu memastikan setiap proses administrasi pendidikan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Lalu Hadrian Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola Penyetaraan Ijazah
Lalu Hadrian menjelaskan, putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 memuat pertimbangan bahwa MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.
“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana putusan lembaga peradilan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Jangan sampai kelemahan dalam tata kelola administrasi pendidikan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Selain menindaklanjuti putusan pengadilan, Lalu Hadrian menyoroti perlunya pembenahan regulasi penyetaraan ijazah bagi anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Menurutnya, meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia membuat semakin banyak anak mengikuti pendidikan melalui sistem pendidikan internasional yang beragam. Negara perlu memastikan hasil pendidikan mereka dapat dinilai dan diakui secara objektif ketika kembali ke Indonesia.
Karena itu, pemerintah perlu memiliki pengaturan yang komprehensif, mulai dari persyaratan dokumen, verifikasi keaslian ijazah, pengakuan institusi pendidikan luar negeri, penilaian kesetaraan jenjang, konversi hasil belajar, hingga kewenangan lembaga penerbit surat keterangan penyetaraan.
Ia juga mendorong adanya standar pelayanan, batas waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus pengakuan pendidikan luar negeri.
Revisi UU Sisdiknas Dinilai Perlu Perkuat Kepastian Penyetaraan Ijazah
Lalu Hadrian mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi mengenai pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan luar negeri. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdapat Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang antara lain mengatur ijazah dari sistem pendidikan luar negeri.
Sementara untuk pendidikan tinggi, terdapat Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi. Aturan tersebut menggantikan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
“Artinya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang sudah ada. Kita harus memastikan apakah pengaturan yang tersedia sudah cukup kuat, saling terintegrasi, dan mampu menjawab persoalan di lapangan. Jangan sampai ada celah pengaturan yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menyebut persoalan pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan luar negeri perlu menjadi salah satu perhatian dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang diinisiasi Komisi X DPR RI.
Menurutnya, pengaturan mengenai penyetaraan ijazah perlu memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan tidak semata-mata bergantung pada kebijakan administratif kementerian.
Komisi X DPR RI, lanjutnya, mendorong agar revisi UU Sisdiknas mampu menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh pengakuan atas hasil pendidikannya dan tanggung jawab negara dalam menjaga standar mutu, validitas, serta kredibilitas sistem pendidikan nasional.
Dengan pembenahan tersebut, Lalu Hadrian berharap polemik serupa tidak kembali terjadi dan proses penyetaraan ijazah dapat berjalan secara objektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (red)
Berita terkait
