JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyambut positif keputusan pemerintah dan DPR RI untuk mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut dinilai menjadi jawaban atas aspirasi para aparatur yang selama ini mengabdi dalam pelayanan publik dengan status kepegawaian yang belum memberikan kepastian.
Khozin mengatakan, Komisi II DPR RI selama ini banyak menerima aspirasi dari berbagai kelompok profesi, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan,” ujar Khozin di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pengalihan status tersebut mencakup berbagai profesi, termasuk dosen, tenaga medis, personel Satpol PP, petugas pemadam kebakaran, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Menurut Khozin, kesepakatan pemerintah dan DPR ini menjadi titik terang bagi para pegawai yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah.
“Kesepakatan pengalihan status ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah,” katanya.
Khozin Ingatkan Alih Status PPPK Harus Diikuti Peningkatan Kesejahteraan
Khozin menegaskan, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tidak boleh hanya dipandang sebagai perubahan administratif di atas kertas. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus memastikan kebijakan tersebut diikuti peningkatan profesionalisme, disiplin, produktivitas, serta kesejahteraan pegawai.
Menurutnya, kepastian status kepegawaian harus memberikan dampak nyata terhadap kondisi kerja dan perlindungan hak-hak aparatur. Dengan demikian, para pegawai dapat menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Perubahan status ini harus menjadi titik awal untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal,” tegas Khozin.
Ia juga meminta pemerintah segera mematangkan regulasi teknis dan mekanisme pemenuhan hak finansial pegawai sebelum kebijakan diberlakukan secara bertahap mulai 2027. Kejelasan prosedur dan transparansi dinilai penting agar pelaksanaan pengalihan status tidak menimbulkan persoalan administratif di tingkat daerah.
“Pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, termasuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan status dan pemenuhan hak-hak pegawai tanpa ada kekeliruan,” ucapnya.
Khozin menambahkan, pemerintah perlu menerapkan evaluasi kinerja secara objektif terhadap PPPK penuh waktu. Sistem penghargaan dan sanksi harus berjalan seimbang agar perubahan status turut mendorong peningkatan integritas, disiplin, dan dedikasi aparatur.
Komisi II DPR Kawal Transisi PPPK Penuh Waktu Mulai 2027
Lebih lanjut, Khozin menegaskan bahwa tujuan utama pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN) bukan semata-mata meningkatkan kesejahteraan pegawai, melainkan juga menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan pengalihan status PPPK harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintah harus berbanding lurus dengan mutu pelayanan di berbagai sektor.
“Tujuan akhir dari kebijakan kepegawaian bukan semata-mata meningkatkan kesejahteraan aparatur, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintah,” tutur politikus PKB tersebut.
Ia memastikan Komisi II DPR RI akan terus mengawal persiapan transisi pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu hingga pelaksanaannya pada Januari 2027.
“Kami di Komisi II DPR akan mengawal ketat implementasi kebijakan alih status ini sampai tuntas. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan memiliki kepastian,” pungkas Khozin.
Khozin berharap kesepakatan pemerintah dan DPR tersebut benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga para pegawai memperoleh kepastian status dan kesejahteraan, sementara masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang semakin profesional (red)
Berita terkait
