JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Sa’adah, mendesak pemerintah memperkuat standar keselamatan seluruh personel yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan tersebut menyusul kecelakaan helikopter pemadam karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, yang menimbulkan korban jiwa.
Menurut Rina, insiden tersebut menjadi pengingat bahwa misi penanganan karhutla harus diimbangi dengan perlindungan maksimal bagi petugas. Keselamatan awak pesawat, personel darat, dan relawan harus menjadi bagian utama dalam perencanaan setiap operasi.
“Mereka menjalankan tugas berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat. Negara harus memastikan perlindungan itu hadir melalui armada yang laik, peralatan yang memadai, waktu istirahat yang cukup, layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan kerja,” tegas Rina dikutip Senin (09/11).
Ia menilai negara tidak boleh hanya menuntut keberhasilan pemadaman kebakaran, tetapi juga harus memastikan seluruh personel bekerja dengan dukungan sarana, prasarana, dan prosedur keselamatan yang memadai.
Rina Minta Evaluasi Menyeluruh Standar Keselamatan Operasi Karhutla
Rina meminta evaluasi keselamatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kelaikan armada, pemeliharaan mesin, kesiapan awak, prosedur pengambilan air, kondisi cuaca, hingga karakteristik lokasi operasi.
Koordinasi antara tim udara dan personel darat juga perlu diperkuat untuk memastikan setiap tahapan operasi berjalan sesuai standar keselamatan.
Selain itu, Rina menilai perlu ada kewenangan yang jelas bagi komandan operasi dan awak pesawat untuk menunda atau menghentikan misi ketika kondisi di lapangan dinilai tidak aman.
Ia menegaskan, keputusan melanjutkan operasi harus mempertimbangkan kondisi teknis pesawat dan situasi lingkungan. Keselamatan personel tidak boleh dikorbankan demi mengejar target pemadaman.
“Kita tidak boleh mendahului kesimpulan penyebab kecelakaan, tetapi langkah pencegahan risiko harus segera dilakukan. Investigasi harus berjalan profesional dan hasilnya menjadi dasar perbaikan yang dapat dipantau,” kata Rina.
Rina juga meminta pemeriksaan terhadap kecelakaan helikopter dilakukan secara profesional dan transparan. Hasil investigasi harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki standar operasional, pemeliharaan armada, serta sistem pengawasan keselamatan penerbangan dalam misi penanggulangan karhutla.
Negara Diminta Jamin Perlindungan dan Hak Personel Korban Karhutla
Lebih lanjut, Rina meminta pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang layak. Personel yang selamat harus memperoleh layanan kesehatan terbaik, sedangkan keluarga korban meninggal maupun yang masih dalam penanganan perlu mendapatkan pendampingan dan kepastian pemenuhan hak-haknya.
Ia juga mengapresiasi petugas gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian serta evakuasi awak helikopter. Menurutnya, informasi mengenai perkembangan penanganan korban harus disampaikan secara berkala kepada keluarga berdasarkan data yang telah terverifikasi.
Selain penanganan korban, Rina mendorong penguatan sistem perlindungan kerja bagi seluruh petugas karhutla. Jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, dukungan psikologis, serta ketersediaan peralatan keselamatan harus menjadi perhatian pemerintah.
Rina menambahkan, pembenahan keselamatan personel harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan karhutla, pengawasan kawasan rawan kebakaran, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus: masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi,” pungkasnya.
Rina berharap kecelakaan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan petugas, sehingga operasi penanggulangan karhutla ke depan dapat berjalan lebih aman, terukur, dan profesional (red)
Berita terkait
