JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mendesak aparat penegak hukum dan institusi TNI mengusut tuntas dugaan praktik judi online (judol) di rumah dinas Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur. Ia menegaskan, pengusutan tidak boleh berhenti pada penangkapan 11 warga sipil yang diduga menjadi operator lapangan, tetapi harus mengungkap seluruh pihak yang berperan dalam aktivitas ilegal tersebut.
“Kasus ini jangan berhenti pada 11 orang warga sipil yang ditangkap. Harus diusut siapa yang memberikan akses, siapa yang melindungi, dan siapa saja yang terlibat dalam jaringan judi online tersebut,” ujar Oleh Soleh di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Kasus tersebut terungkap setelah penggerebekan pada Minggu (4/10/2026). Petugas mengamankan 11 warga sipil yang diduga mengoperasikan aktivitas judi online di sebuah rumah di kompleks KPAD Cijantung. Sejumlah barang bukti, termasuk 32 unit komputer dan 14 telepon seluler, turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan.
Oleh Soleh menilai penggunaan fasilitas yang berkaitan dengan kedinasan militer untuk aktivitas perjudian harus diusut hingga ke akar persoalan. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri bagaimana lokasi tersebut dapat digunakan, siapa yang menyediakan akses, serta apakah ada pihak yang diduga memberikan perlindungan.
“Sulit diterima jika rumah dinas TNI bisa dijadikan markas judi online tanpa ada yang mengetahui. Penyidik harus mendalami apakah ada pihak yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas tersebut,” tegasnya.
Oleh Soleh Minta Dugaan Keterlibatan Oknum TNI Diusut Transparan
Oleh Soleh secara khusus meminta Polisi Militer TNI mendalami dugaan keterlibatan seorang perwira berinisial Letkol Inf A yang dikaitkan dengan rumah dinas tersebut. Ia menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan secara serius dan transparan untuk memastikan peran setiap pihak berdasarkan bukti yang ditemukan.
Dalam pemberitaan mengenai kasus ini, pihak TNI menyatakan seorang perwira yang merupakan penghuni rumah tersebut telah diperiksa dan ditahan untuk kepentingan penyidikan. Perwira itu diduga menyewakan rumah dinas kepada warga sipil, sementara penyidik masih mendalami keterlibatannya.
“Harus didalami keterlibatannya dalam judi online itu, apakah bertindak sendiri atau ada jaringan lain. Jangan sampai pemeriksaan hanya menyasar operator di lapangan, sementara pihak yang memfasilitasi tidak tersentuh,” kata Oleh Soleh.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Jawa Barat XI itu menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk anggota militer. Menurutnya, ketegasan institusi TNI dalam menindak pelanggaran penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kehormatan institusi pertahanan negara.
“Jangan ada tebang pilih, siapa pun yang terlibat harus diproses termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum anggota TNI. Institusi TNI harus menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum,” ucapnya.
Ia berharap proses pemeriksaan berjalan objektif dan tidak berhenti pada pihak yang berada di lokasi ketika penggerebekan dilakukan. Seluruh dugaan keterlibatan harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku, tanpa menganggap pihak tertentu bersalah sebelum ada hasil pemeriksaan yang memastikan perannya.
Oleh Soleh Desak Penelusuran Aliran Dana dan Jaringan Judol
Selain mendesak pengusutan dugaan keterlibatan pihak internal, Oleh Soleh meminta tim penyidik menelusuri aliran transaksi keuangan yang berkaitan dengan jaringan perjudian tersebut. Ia juga mendorong aparat menindaklanjuti rekening penampung dan sarana transaksi yang terbukti digunakan untuk aktivitas ilegal sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, penelusuran aliran dana penting untuk mengungkap struktur operasional jaringan, mengidentifikasi pihak yang memperoleh keuntungan, dan memutus sumber pembiayaan aktivitas perjudian. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada operator lapangan, tetapi juga mencakup pihak yang terbukti mengorganisasi atau memfasilitasi kegiatan tersebut.
“Aparat penegak hukum dan TNI harus menelusuri aliran dana dan jaringan operasionalnya agar penanganan tidak hanya menyelesaikan kasus di permukaan. Kita harus memutus seluruh sarana yang dipakai sindikat,” ujarnya.
Oleh Soleh menilai pemberantasan judi online membutuhkan koordinasi antarlembaga dan penegakan hukum yang konsisten. Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara juga perlu diperkuat agar aset yang semestinya digunakan untuk kepentingan kedinasan tidak disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum.
Ia menegaskan, dugaan pembiaran atau penyalahgunaan fasilitas militer harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Pemeriksaan internal, pengawasan penggunaan rumah dinas, dan penelusuran transaksi keuangan dinilai perlu berjalan beriringan untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
“Negara tidak boleh kalah oleh sindikat judi online. Bongkar jaringannya sampai ke akar-akarnya, ungkap semua pihak yang terlibat, dan tindak tegas berdasarkan hukum,” pungkasnya.
Oleh Soleh berharap aparat penegak hukum dan institusi TNI menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, pengungkapan seluruh pihak yang terbukti terlibat dan penegakan hukum tanpa tebang pilih menjadi kunci untuk memastikan kasus dugaan markas judi online di KPAD Cijantung ditangani secara tuntas (red)
Berita terkait
