JAKARTA, BERITA SENAYAN – Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih mengutamakan kerja nyata dibandingkan membangun citra di hadapan publik. Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut capaian pembangunan dan indikator ekonomi perlu menjadi pertimbangan utama dalam menilai kinerja pemerintahan, bukan hanya persepsi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiat saat menanggapi hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mencapai 65,4 persen. Ia menghormati hasil survei tersebut, tetapi menekankan pentingnya melihat kinerja pemerintah secara objektif melalui indikator pembangunan.
“Pak Prabowo ini tidak membangun pemerintahannya berbasis pencitraan. Dia tidak terlalu peduli dengan basa-basi pesan. Mungkin ini katakanlah bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan beliau,” kata Sugiat, Senin (19/10/2026).
Menurut Sugiat, pendekatan pemerintahan yang menitikberatkan pada pelaksanaan program perlu dinilai berdasarkan hasil yang dicapai. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas lima persen sebagai salah satu indikator yang patut diperhatikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen secara kumulatif.
Sugiat Soroti Capaian Ekonomi dan Pengaruh Opini Publik
Sugiat menilai pertumbuhan ekonomi dan kontribusi konsumsi masyarakat perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Menurutnya, indikator tersebut dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi nasional, meskipun penilaian menyeluruh tetap membutuhkan pertimbangan terhadap berbagai aspek lainnya.
Ia juga menyoroti besarnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Di era digital, menurut Sugiat, konten yang beredar luas dapat memengaruhi opini publik, termasuk ketika informasi yang disampaikan belum tentu menggambarkan keadaan secara utuh.
“Satu konten yang diposting katakanlah netizen itu bisa mempengaruhi opini publik walaupun sesungguhnya itu bukan fakta sebenarnya,” jelasnya.
Karena itu, Sugiat mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan potongan video atau narasi yang viral untuk menilai kinerja pemerintahan. Ia mendorong penilaian yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan data pembangunan, kondisi ekonomi, serta hasil program pemerintah.
Meski demikian, hasil survei kepuasan publik tetap menjadi salah satu ukuran persepsi masyarakat yang perlu diperhatikan. Data tersebut dapat melengkapi evaluasi kinerja pemerintah, tetapi perlu dibaca bersama indikator lain agar penilaiannya lebih menyeluruh.
Survei PPI Catat Kepuasan Pemerintahan Prabowo 65,4 Persen
Survei Parameter Politik Indonesia yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 mencatat sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. Rinciannya, 58,6 persen menyatakan puas dan 6,8 persen sangat puas. Sementara itu, 32,5 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.
Dalam pemetaan program pemerintah, bantuan sosial menjadi program yang paling banyak dinilai positif oleh responden. Berikutnya terdapat program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah gratis hingga perguruan tinggi, serta cek kesehatan gratis.
Bagi Sugiat, capaian pembangunan dan persepsi publik perlu ditempatkan secara proporsional dalam mengevaluasi pemerintahan. Ia menekankan bahwa penilaian tidak semestinya bertumpu pada citra atau narasi yang berkembang di ruang digital semata, tetapi juga mempertimbangkan data ekonomi dan pelaksanaan program pemerintah.
Dengan demikian, hasil survei kepuasan publik menjadi salah satu bahan evaluasi, sementara indikator ekonomi dan capaian program tetap diperlukan untuk melihat perkembangan pemerintahan secara lebih komprehensif (red)
Berita terkait
