JAKARTA, BERITA SENAYAN – Perbedaan hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengenai elektabilitas Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS), Tri Andika, menilai perbedaan tersebut perlu dicermati dengan melihat metodologi, teknik pengumpulan data, dan karakteristik responden masing-masing lembaga.
Survei PPI yang dirilis pada Oktober 2026 mencatat elektabilitas Prabowo mencapai 31,6 persen, dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 65,4 persen. Sementara itu, survei SMRC menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di posisi teratas dengan elektabilitas 35,5 persen, sedangkan Prabowo berada di angka 9,8 persen.
Tri menilai tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo dalam survei PPI masih masuk akal. Menurutnya, sejumlah program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan.
“Di tengah gempuran opini publik, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terbilang cukup tinggi dan masuk akal. Masyarakat di daerah merasakan langsung bantalan subsidi di tengah tekanan ekonomi global, mulai dari subsidi BBM Pertalite, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Sekolah Rakyat,” kata Tri Andika dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).
Ia mengatakan, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah perlu dibaca secara proporsional. Namun, ia juga menilai perbedaan hasil survei elektabilitas perlu dijelaskan melalui kajian terhadap metode penelitian yang digunakan.
Tri Andika Soroti Perbedaan Metode Survei PPI dan SMRC
Tri menyoroti perbedaan teknik wawancara yang digunakan kedua lembaga survei. PPI mengumpulkan data melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 38 provinsi pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Sementara itu, survei SMRC dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden. Sebanyak 1.013 responden yang memiliki telepon seluler diwawancarai melalui sambungan telepon, sedangkan 200 responden yang tidak memiliki telepon seluler diwawancarai secara tatap muka.
Menurut Tri, perbedaan metode pengumpulan data dapat memengaruhi karakteristik responden, tingkat respons, dan kedalaman jawaban yang diperoleh.
“Survei berbasis telepon memiliki karakter tersendiri, terutama terkait tingkat respons (response rate), profil demografi responden, hingga kedalaman jawaban. Karakter ini tentu tidak selalu sebanding dengan wawancara tatap muka secara langsung,” paparnya.
Selain teknik wawancara, format pertanyaan juga perlu diperhatikan ketika membandingkan hasil kedua survei. PPI menggunakan pertanyaan terbuka atau top of mind, yakni responden menyebutkan nama tokoh yang dipilih secara spontan. Adapun SMRC menggunakan simulasi semi-terbuka dengan menyajikan 24 nama calon presiden kepada responden.
Perbedaan tersebut penting karena hasil dari format pertanyaan yang tidak sama belum tentu dapat dibandingkan secara langsung. Demikian pula, angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan tidak identik dengan elektabilitas dalam simulasi pemilihan presiden karena keduanya mengukur hal yang berbeda.
Tri Andika Pertanyakan Penurunan Elektabilitas Prabowo
Tri juga menyoroti penurunan elektabilitas Prabowo dalam sejumlah hasil survei SMRC. Berdasarkan data yang dirujuknya, elektabilitas Prabowo turun dari 33,3 persen pada survei Februari–Maret 2026 menjadi sekitar 14,5 persen pada Juli 2026, sebelum mencapai 9,8 persen pada Oktober 2026.
Menurut Tri, perubahan tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam, termasuk faktor-faktor yang mungkin memengaruhi pergeseran dukungan masyarakat.
“Pergeseran elektoral sebesar itu membutuhkan penjelasan kausalitas yang kuat. Tidak cukup jika hanya diasosiasikan secara sederhana dengan fluktuasi kepuasan publik,” kata dia.
Ia menilai analisis terhadap perubahan elektabilitas perlu mempertimbangkan dinamika politik, kondisi ekonomi, penilaian masyarakat terhadap program pemerintah, serta kemungkinan adanya perbedaan metodologi antarsurvei.
Meski demikian, perbedaan hasil survei tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa salah satu lembaga menghasilkan data yang keliru. Penilaiannya perlu didasarkan pada pemeriksaan metodologi secara menyeluruh, termasuk cara pemilihan responden, rumusan pertanyaan, waktu pengumpulan data, dan teknik wawancara.
Tri berharap hasil survei politik dibaca secara cermat agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat kepuasan terhadap pemerintah dan dinamika elektabilitas tokoh politik. Menurutnya, perbandingan antarsurvei akan lebih bermakna apabila perbedaan desain penelitian dan konteks pengukurannya turut diperhitungkan (red)
Berita terkait
