JAKARTA, BERITA SENAYAN – — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah segera membenahi empat persoalan yang selama ini menghambat operasional pengemudi angkutan logistik nasional.
Desakan tersebut disampaikan setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menerima audiensi perwakilan pengemudi angkutan logistik nasional di Ruang Rapat Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dalam audiensi itu, para pengemudi menyampaikan empat persoalan utama, yakni polemik Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), kelangkaan solar bersubsidi, kendala sistem barcode Pertamina, serta antrean panjang dan lambatnya pelayanan bongkar muat di pelabuhan.
Syaiful Huda Soroti Respons Pemerintah yang Dinilai Lambat
Syaiful Huda menegaskan, pengemudi truk merupakan salah satu tulang punggung utama sistem logistik nasional. Karena itu, persoalan yang mereka hadapi tidak boleh menunggu hingga muncul aksi mogok atau protes besar-besaran.
“Model seperti ini harus kita sudahi, jangan sampai suatu persoalan baru mendapatkan perhatian setelah muncul aksi protes besar. Ego sektoral kementerian dan lembaga masih terus menghantui penyelesaian persoalan logistik nasional ini,” tegas Huda.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun pola penyelesaian masalah yang lebih responsif dengan melibatkan langsung para pengemudi dan pelaku usaha logistik. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang dibuat tidak berhenti pada perumusan administratif, tetapi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Huda juga menyebut Komisi V DPR RI tengah merampungkan draf revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penataan persoalan ODOL menjadi salah satu substansi penting yang sedang dibahas dalam revisi tersebut.
“ODOL sudah menjadi salah satu substansi penting dalam draf revisi UU LLAJ yang sedang kami persiapkan. Namun, penertiban ODOL harus berjalan seiring dengan kesiapan regulasi dan solusi bagi pengemudi agar tak memicu kemacetan distribusi barang,” kata legislator PKB tersebut.
Sistem Pelabuhan dan Solar Bersubsidi Jadi Sorotan
Selain ODOL, Huda menyoroti persoalan antrean panjang di kawasan pelabuhan. Menurutnya, lambatnya proses bongkar muat dapat memperpanjang waktu tunggu truk dan pada akhirnya mengganggu kelancaran distribusi barang.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan simulasi sistem antrean digital di ruang rapat, tetapi melakukan uji lapangan dengan melibatkan pengemudi dan pelaku usaha.
“Simulasi kebijakan tidak boleh hanya dilakukan dalam ruang rapat, melainkan harus melibatkan langsung para pelaku usaha dan pengemudi yang akan menggunakan sistem tersebut. Jika sistem dipaksakan tanpa uji lapangan, justru timbul masalah baru,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina, menyoroti persoalan kelangkaan solar bersubsidi yang dialami pengemudi truk di sejumlah jalur lintas provinsi.
Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan solar subsidi, termasuk dugaan penyaluran ke sektor pertambangan serta praktik pengetapan oleh oknum pedagang eceran.
“Kita perlu melihat kembali bagaimana regulasi dibuat dan apakah sudah sesuai kondisi lapangan. BBM bersubsidi yang seharusnya untuk armada logistik berpotensi tersalurkan ke pihak tak berhak, termasuk aktivitas pertambangan,” ujar Elpisina.
Elpisina juga meminta BPH Migas dan Pertamina mengevaluasi efektivitas sistem barcode pendaftaran BBM. Menurutnya, evaluasi perlu melibatkan pengemudi yang benar-benar menjalankan aktivitas distribusi lintas wilayah agar kebijakan kuota solar bersubsidi tidak justru menyulitkan operasional mereka (red)
Berita terkait
