JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman, mendesak pemerintah menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bahan evaluasi serius.
Ia meminta temuan mengenai masih maraknya kecurangan akademik di sekolah dan perguruan tinggi tidak berhenti sebagai data statistik, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan perbaikan yang konkret.
“Hasil survei KPK ini sangat penting dan harus menjadi bahan evaluasi bagi Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek. Jangan sampai hasil survei hanya berhenti sebagai angka dan laporan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan perbaikan yang konkret,” ujar Gus Hilman di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Gus Hilman Soroti Fenomena Menyontek di Sekolah dan Kampus
Gus Hilman menyoroti temuan SPI Pendidikan 2026 yang menunjukkan masih adanya praktik menyontek di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sebanyak 26 persen siswa mengaku masih menyontek saat ujian, dengan temuan tersebut terdapat di 51 persen sekolah jenjang dasar dan menengah.
Sementara di tingkat perguruan tinggi, persentasenya disebut mencapai 50 persen responden yang mengaku masih menyontek, dengan praktik tersebut terdeteksi di 94 persen kampus di Indonesia.
Menurut Gus Hilman, angka tersebut perlu dibaca bukan sekadar sebagai persoalan pelanggaran tata tertib akademik, melainkan sebagai indikator tantangan dalam membangun budaya integritas.
“Kalau menyontek masih terjadi secara luas, kita harus melihatnya sebagai persoalan pendidikan karakter dan budaya integritas. Ini bukan hanya soal siswa, tetapi bagaimana sistem pendidikan membangun lingkungan yang mendorong kejujuran,” katanya.
Karena itu, ia mendesak Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek menyusun peta jalan atau road map penguatan integritas yang terukur. Pendidikan antikorupsi, menurutnya, perlu menjadi bagian dari budaya pembelajaran sehari-hari, bukan sekadar materi tambahan.
Gus Hilman Dorong KPK dan Pemerintah Susun Road Map Integritas
Gus Hilman juga mendorong kementerian terkait memperkuat kemitraan dengan KPK dalam menyusun strategi pembangunan karakter peserta didik. Data dan pemetaan yang dimiliki KPK dinilai dapat menjadi salah satu pijakan dalam merumuskan kebijakan pencegahan kecurangan akademik.
“Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek bisa bekerja sama dengan KPK dalam menyusun rencana besar peningkatan integritas. KPK memiliki data pemetaan yang sangat penting untuk dasar penyusunan kebijakan,” ucapnya.
Ia mengingatkan, pembiaran terhadap kebiasaan menyontek di sekolah maupun perguruan tinggi berpotensi memengaruhi pembentukan karakter generasi mendatang. Karena itu, nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keberanian menolak kecurangan perlu ditanamkan secara konsisten.
“Pendidikan antikorupsi harus menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sekolah maupun kampus. Nilai kejujuran, disiplin, dan transparansi harus ditanamkan sejak dini demi menyelamatkan generasi mendatang,” tutur politikus PKB tersebut.
Gus Hilman menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mengawal integrasi pendidikan karakter dengan sistem evaluasi pembelajaran di kementerian terkait. Menurutnya, penguatan integritas akademik merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus karakter.
“Kami di DPR RI akan terus mendorong agar pembenahan sistem evaluasi belajar berjalan selaras dengan penguatan karakter. Kualitas pendidikan kita ditentukan dari seberapa jauh nilai kejujuran itu dijunjung tinggi,” pungkas Gus Hilman (red)
Berita terkait
