JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pesta narkoba yang melibatkan 22 warga binaan di Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat.
Menurut Fauqi, terungkapnya aktivitas tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu diperiksa secara serius dalam sistem pengamanan dan pengawasan internal rumah tahanan.
“Beredarnya video pesta narkoba di Rutan Depok yang melibatkan 22 warga binaan harus diusut tuntas. Kemenimipas harus memeriksa seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan rutan tersebut,” ujar Fauqi di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Fauqi Minta Bongkar Jalur Narkoba Masuk Rutan Depok
Fauqi menilai investigasi tidak boleh hanya berfokus pada petugas lapangan yang diduga lalai. Menurutnya, proses pemeriksaan perlu mengungkap bagaimana narkotika dapat masuk ke dalam rutan serta kemungkinan adanya pihak yang membantu atau membiarkan aktivitas tersebut berlangsung.
“Harus dibongkar secara terang bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam rutan. Kalau ada petugas yang membantu, meloloskan, atau terlibat, tentu harus diberikan sanksi tegas dan jangan ada perlindungan,” katanya.
Legislator asal Jawa Tengah itu juga mengingatkan adanya kasus serupa yang pernah terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru pada April 2025. Menurut dia, berulangnya kasus narkoba di lingkungan pemasyarakatan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan secara menyeluruh.
“Kalau setiap pelanggaran hanya berujung pada pemeriksaan administratif tanpa konsekuensi tegas, maka tidak akan menimbulkan efek jera. Kasus ini harus menjadi momentum memperkuat pengawasan sekaligus memastikan sanksi,” tegas Fauqi.
Selain petugas, Fauqi meminta warga binaan yang terbukti mengonsumsi atau menyimpan narkotika diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Warga binaan yang terbukti terlibat juga tidak boleh dibiarkan dan harus diproses sesuai ketentuan. Jangan sampai muncul kesan bahwa di dalam rutan seseorang bebas melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi,” ucapnya.
Kemenimipas Diminta Evaluasi CCTV hingga Pemeriksaan Barang
Fauqi selanjutnya mendesak Kemenimipas mengevaluasi seluruh prosedur keamanan di Rutan Depok. Evaluasi tersebut mencakup pemeriksaan barang, sterilisasi pintu masuk pengunjung, hingga efektivitas kamera pengawas atau CCTV.
Menurutnya, pembenahan sistem harus menjadi prioritas agar celah yang memungkinkan narkoba masuk ke dalam rutan dapat ditutup.
“Jangan hanya mencari siapa yang salah setelah kasus terjadi, tetapi temukan celah sistem yang memungkinkan narkoba masuk. Kalau celahnya tidak ditutup, kasus serupa bisa kembali terjadi di tempat lain,” tutur politikus PKB tersebut.
Ia juga meminta Kemenimipas menyampaikan hasil investigasi secara transparan kepada publik dan DPR RI. Jika ditemukan petugas yang terbukti memfasilitasi peredaran narkotika, Fauqi menilai sanksi berat harus diberikan sesuai ketentuan.
“Kemenimipas harus terbuka mengenai hasil pemeriksaan kepada publik. Jika ada petugas yang terbukti terlibat, berikan sanksi tegas termasuk pemecatan sesuai ketentuan pelanggaran berat,” kata Fauqi.
Fauqi menegaskan Komisi XIII DPR RI akan terus memantau penanganan kasus tersebut. Ia mengatakan pembenahan sistem pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan terbebas dari jaringan narkoba.
“Kami di Komisi XIII DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan pemasyarakatan benar-benar bersih dari jaringan narkoba. Sistem pengawasannya harus dibenahi secara mendasar,” pungkas Fauqi (red)
Berita terkait
