JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion Syamsuddin Rogo, mendesak pemerintah mengevaluasi prosedur dan kebijakan sekolah menyusul dugaan pemeriksaan menstruasi terhadap siswi SMPN 21 Surabaya. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada praktik pemeriksaan fisik yang merendahkan privasi dan martabat peserta didik.

Sorotan tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa pemeriksaan dilakukan dengan meminta siswi mengangkat rok dan menurunkan celana dalam untuk memastikan mereka benar-benar sedang menstruasi.

Mafirion menilai persoalan ini harus ditangani sebagai bagian dari perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah tidak boleh menggunakan kewenangan kedisiplinan untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar privasi dan kehormatan peserta didik.

“Kalau benar pemeriksaan dilakukan dengan meminta siswi mengangkat rok dan menurunkan celana dalam, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan martabat anak. Tubuh anak bukan objek pemeriksaan untuk menguji kejujuran atau kedisiplinan,” tegas Mafirion.

Ia mengingatkan bahwa siswi SMP umumnya masih berada dalam kategori usia anak. Karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau best interests of the child.

Mafirion merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 UU Perlindungan Anak sebagaimana diubah melalui UU Nomor 35 Tahun 2014.

Pemerintah Diminta Periksa Kebijakan dan Pihak yang Bertanggung Jawab

Mafirion meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan tidak berhenti pada penghentian praktik pemeriksaan tersebut. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap prosedur sekolah sekaligus pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan.

Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan siswi yang merasa dirugikan memperoleh pendampingan psikologis dan perlindungan. Hal ini penting untuk mencegah dampak tekanan maupun trauma akibat pengalaman yang mereka alami.

Ia secara khusus meminta agar tidak ada intimidasi, tekanan, ataupun tindakan balasan terhadap siswi yang menyampaikan pengaduan.

Selain itu, segala bentuk pemeriksaan fisik terhadap organ intim siswi untuk membuktikan menstruasi harus dihentikan. Mafirion menegaskan, alasan kedisiplinan maupun kewajiban beribadah tidak dapat membenarkan tindakan yang memasuki wilayah paling pribadi seorang anak.

“Kejujuran harus dibangun melalui pendidikan karakter, komunikasi, dan keteladanan. Bukan dengan pemeriksaan fisik yang memasuki wilayah paling pribadi seorang anak. Agama mengajarkan kedisiplinan, tetapi juga mengajarkan penghormatan terhadap kehormatan manusia,” katanya.

Tiga Kementerian Didorong Cegah Praktik Serupa di Sekolah

Lebih lanjut, Mafirion mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Ia menilai koordinasi antarkementerian diperlukan agar perlindungan hak anak benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Evaluasi juga perlu menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.

Mafirion mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan mengembangkan diri. Karena itu, kebijakan kedisiplinan harus tetap menghormati batas privasi, kehormatan, dan hak peserta didik.

“Jangan sampai atas nama kedisiplinan, kita justru mengajarkan anak bahwa tubuh dan kehormatannya boleh diperiksa oleh siapa saja yang memiliki kewenangan. Sekolah harus mendidik, bukan mempermalukan. Negara wajib memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan menghormati HAM,” tutupnya (red)