JAKARTA, BERITA SENAYAN – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperjelas wacana pengunduran dirinya dari jabatan. Menurutnya, pernyataan mengenai niat mundur yang tidak diikuti keputusan resmi berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan kesan keraguan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Suparji menilai, menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada publik tanpa kepastian langkah hukum tidak memberikan konsekuensi terhadap status jabatan Gibran. Namun, secara politik, pernyataan tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan seorang pejabat negara dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Ini kan masih belum jelas. Dan ngapain disampaikan pada publik kalau hanya sekadar niat. Karena sekadar niat kan nggak ada implikasinya apa-apa secara hukum,” kata Suparji sebagaimana dinukil dari RMOL, Selasa (10/11)
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden membutuhkan kepastian sikap dan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ketika seorang pejabat menyampaikan niat untuk mundur tanpa keputusan yang jelas, situasi tersebut dikhawatirkan memunculkan kesan bahwa yang bersangkutan berada dalam posisi bimbang.
Suparji Ahmad Soroti Dampak Politik Wacana Pengunduran Diri Gibran
Suparji menjelaskan, meskipun pernyataan niat mengundurkan diri belum memiliki konsekuensi hukum, dampak politiknya tetap perlu diperhatikan. Ketidakjelasan sikap tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa Gibran tidak sepenuhnya fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
“Cuma itu implikasinya secara politis kan menjadi tidak bagus. Akhirnya kesannya menjadi setengah hati. Karena punya niat mundur, nanti tidak fokus. Karena ada keraguan antara maju dan mundur,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pejabat negara harus menunjukkan sikap yang jelas dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, apabila Gibran memang memiliki keinginan untuk mengundurkan diri, hal tersebut seharusnya ditindaklanjuti melalui keputusan resmi, bukan berhenti pada pernyataan niat.
“Maka harus dipastikan. Kalau mundur ya jangan sekadar niat. Mundur beneran,” tegasnya.
Suparji menilai kepastian tersebut penting agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan mengenai posisi dan komitmen Gibran dalam menjalankan pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Istana Ungkap Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi, 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait persoalan yang tengah berkembang.
Informasi dari Istana tersebut kemudian menambah perhatian publik terhadap wacana pengunduran diri Wakil Presiden.
Meski demikian, Suparji menegaskan bahwa penyampaian niat secara lisan belum mengubah kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama belum ada keputusan dan proses resmi sesuai ketentuan ketatanegaraan, Gibran tetap menjalankan status serta kewenangan jabatannya.
Karena itu, ia menilai kejelasan sikap Gibran diperlukan agar polemik pengunduran diri tidak terus berkembang menjadi ketidakpastian politik di tengah jalannya pemerintahan (red)
Berita terkait
