JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akhirnya angkat bicara mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menjadi sorotan politik nasional. Paloh menegaskan, pemakzulan dapat dijalankan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif penyelesaian lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Paloh seusai menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam. Ia menilai setiap langkah terkait polemik ijazah Gibran harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta mengikuti ketentuan konstitusi.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh.
Meski membuka kemungkinan pemakzulan, Paloh mengaku prihatin dengan polemik yang menyeret nama Wakil Presiden tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan, melainkan menjadi keprihatinan bersama sebagai bangsa.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.
Paloh mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia hingga 2029.
Namun, ketika masa pemerintahan baru berjalan sekitar dua tahun, keduanya justru dihadapkan pada polemik yang berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucapnya.
“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjut Paloh.
Putusan MA dan MK Jadi Pemicu Wacana Pemakzulan Gibran
Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah muncul dua putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan dokumen tersebut tidak sah.
Rangkaian putusan tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar DPR RI menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk melalui wacana penggunaan mekanisme konstitusional untuk memakzulkan Wakil Presiden.
Pernyataan Surya Paloh menambah dinamika sikap partai politik dalam menyikapi polemik tersebut. Ia menempatkan kemungkinan pemakzulan sebagai opsi yang dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lainnya (RED).
Berita terkait
