JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal alias Deng Ical, mengusulkan penghentian sementara pemberangkatan jemaah umrah Indonesia ke Arab Saudi menyusul meningkatnya ancaman keamanan di kawasan tersebut. Ia meminta pemerintah mengutamakan keselamatan jemaah sebelum memutuskan keberangkatan di tengah situasi yang belum kondusif.
Deng Ical menilai, serangan terhadap Bandara Internasional King Fahd di Dammam, Arab Saudi, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Insiden pada Rabu (21/10/2026) tersebut dilaporkan menewaskan dua orang dan melukai delapan lainnya. Kelompok Houthi kemudian mengklaim telah menargetkan bandara tersebut, sementara otoritas Arab Saudi menyatakan operasional penerbangan telah kembali normal.
“Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Kami prihatin dengan serangan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Situasi seperti ini juga berdampak pada perjalanan jemaah umrah, termasuk jemaah Indonesia yang tertahan di Arab Saudi,” ujar Deng Ical, Kamis (22/10/2026).
Menurut legislator PKB tersebut, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan keamanan sebelum memutuskan kebijakan pemberangkatan jemaah. Ia mengusulkan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), perwakilan diplomatik Indonesia, serta pihak terkait untuk menentukan langkah yang paling aman.
“Saya mengusulkan pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap situasi. Tentu berkoordinasi dengan Kemenlu dan Atase Pertahanan RI di Jeddah dan Riyadh. Termasuk kemungkinan pemindahan jalur penerbangan yang aman, bahkan moratorium terbatas atau menghentikan sementara pemberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi sampai situasinya kondusif. Jangan sampai kita memaksakan keberangkatan ketika kondisi keamanan masih membahayakan keselamatan jemaah,” tegasnya.
Deng Ical Minta Pemerintah Evaluasi Keberangkatan Jemaah Umrah
Deng Ical mengungkapkan bahwa dirinya menerima keluhan dari jemaah umrah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau biro travel yang menghadapi ketidakpastian menjelang keberangkatan. Sebagian jemaah telah mendaftar dan memiliki jadwal perjalanan, sementara penyelenggara harus mempertimbangkan perkembangan keamanan yang dapat memengaruhi keselamatan peserta perjalanan.
Ia meminta pemerintah mengambil keputusan secara terukur dan menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat serta penyelenggara perjalanan. Menurutnya, kepastian kebijakan diperlukan agar jemaah tidak kebingungan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Deng Ical juga menilai pemerintah perlu berkoordinasi dengan maskapai dan penyedia layanan perjalanan untuk mencari solusi atas tiket yang telah dibeli. Opsi pengembalian dana atau penjadwalan ulang dinilai perlu dibahas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Travel yang sudah telanjur memesan tiket perlu mendapatkan solusi. Harus ada koordinasi dengan maskapai dan pihak terkait agar tiket bisa di-refund atau di-reschedule. Jangan sampai jemaah dan penyelenggara menanggung kerugian tanpa kepastian akibat situasi yang berada di luar kendali mereka,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan penundaan sementara, apabila diputuskan setelah kajian keamanan, harus disertai mekanisme penanganan bagi jemaah yang terdampak. Pemerintah perlu menjelaskan prosedur perubahan jadwal, pengembalian biaya, dan layanan pendampingan agar hak jemaah tetap diperhatikan.
Deng Ical menegaskan, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan mengenai perjalanan ibadah. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan informasi keamanan terbaru dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Deng Ical Desak Kemenlu Lindungi WNI di Arab Saudi dan Yaman
Selain mengusulkan evaluasi pemberangkatan umrah, Deng Ical meminta Kementerian Luar Negeri meningkatkan pemantauan terhadap kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi dan Yaman. Ia mendorong pemerintah memastikan warga memperoleh informasi yang akurat, akses bantuan konsuler, dan perlindungan sesuai kebutuhan.
“Kemenlu harus memastikan kondisi seluruh WNI di Arab Saudi dan Yaman. Pastikan mereka mendapatkan informasi yang akurat, akses bantuan konsuler, dan perlindungan yang diperlukan. Jika situasi semakin memburuk, pemerintah harus siap mengambil langkah darurat,” katanya.
Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan perwakilan Indonesia di luar negeri penting untuk mengantisipasi perubahan situasi keamanan. Pemerintah juga perlu memastikan jalur komunikasi dengan jemaah dan keluarga mereka tetap terbuka sehingga informasi mengenai kondisi perjalanan dapat disampaikan secara tepat waktu.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah. Jemaah diminta mengikuti informasi resmi, mematuhi arahan otoritas setempat, menghindari lokasi rawan, serta berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan masing-masing.
Deng Ical berharap pemerintah segera melakukan penilaian menyeluruh terhadap risiko perjalanan, termasuk kemungkinan penyesuaian rute penerbangan atau penundaan keberangkatan apabila situasi menuntut langkah tersebut.
Ia menegaskan bahwa perlindungan WNI harus menjadi prioritas dalam menghadapi perkembangan konflik di Timur Tengah. Menurutnya, keputusan yang cepat, transparan, dan didukung koordinasi lintas lembaga diperlukan agar jemaah umrah Indonesia maupun warga yang berada di kawasan terdampak tetap memperoleh perlindungan maksimal (red)
Berita terkait
