JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama untuk mengantisipasi potensi dampak fenomena El Niño.
Singgih menegaskan, pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas. Menurutnya, langkah antisipasi yang dilakukan sejak awal jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah api membesar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“BNPB sudah menjalankan fungsi koordinasi dan penanganan bencana, termasuk dalam menghadapi karhutla. Tetapi kita harus terus melakukan evaluasi agar respons semakin cepat, tepat, dan terukur. Jangan sampai penanganan baru bergerak setelah api meluas dan dampaknya dirasakan masyarakat,” ujar Singgih dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan, dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan hutan dan ekosistem. Kebakaran juga dapat mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu kegiatan ekonomi dan pendidikan, serta menghambat transportasi. Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu mulai dari pencegahan hingga respons darurat.
Singgih Minta BNPB Perkuat Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan
Singgih meminta BNPB memperkuat pemantauan titik panas (hotspot) dan sistem deteksi dini, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, masyarakat, serta dunia usaha.
Menurutnya, informasi mengenai potensi kebakaran harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di lapangan. Kecepatan mengetahui titik api menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Deteksi dini harus menjadi prioritas. Semakin cepat titik api diketahui, semakin besar peluang untuk memadamkan sebelum berkembang menjadi karhutla yang luas. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu kebakaran membesar kemudian mengeluarkan biaya penanganan yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemetaan wilayah rawan berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing daerah. Potensi kondisi lebih kering akibat El Niño, kata Singgih, perlu diantisipasi dengan intervensi lebih awal, terutama di wilayah yang rentan mengalami kebakaran dan kekurangan air.
“Kalau ada wilayah yang berdasarkan data memiliki risiko tinggi, maka intervensinya harus dilakukan lebih awal. Jangan menggunakan pendekatan yang sama untuk semua daerah. Mitigasi harus berbasis risiko dan karakteristik wilayah,” katanya.
Singgih menilai, pemanfaatan teknologi seperti data satelit, sistem peringatan dini, pemetaan daerah rawan, dan pemantauan titik panas secara waktu nyata (real time) juga perlu diperkuat. Namun, teknologi tersebut harus didukung kesiapan petugas serta mekanisme tindak lanjut yang cepat agar informasi peringatan benar-benar efektif mencegah kebakaran.
Ia turut membuka ruang bagi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila hasil kajian teknis menunjukkan langkah tersebut diperlukan dan memungkinkan dilakukan.
Singgih Dorong Anggaran Mitigasi Jadi Investasi Cegah Kerugian
Dari sisi pendanaan, Singgih mendukung penguatan anggaran mitigasi bencana dengan tetap memastikan penggunaannya terukur dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Menurutnya, anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan, menyediakan peralatan yang memadai, mengembangkan teknologi deteksi dini, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
“Paradigmanya harus kita ubah. Anggaran mitigasi bukan sekadar biaya, tetapi investasi untuk mengurangi risiko dan kerugian. Lebih baik kita mengeluarkan anggaran untuk mencegah dan mengurangi risiko daripada mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan mitigasi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang tersedia atau kecepatan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Evaluasi perlu mempertimbangkan kemampuan program dalam mencegah kebakaran, menekan luas wilayah terdampak, dan melindungi masyarakat.
Singgih juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPB. Pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat perlu berperan sesuai kewenangannya untuk mengurangi risiko kebakaran.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa mampu kita mencegah kebakaran menjadi besar dan melindungi masyarakat dari dampaknya,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.
Melalui penguatan deteksi dini, pemetaan risiko, kesiapan sumber daya, dan koordinasi lintas sektor, Singgih berharap potensi karhutla dapat ditekan sejak awal. Langkah preventif tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (red)
Berita terkait
