JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI Rizki Faisal mendorong pemerintah mengkaji penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Desakan ini muncul menyusul luasnya area kebakaran serta dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak karhutla. Sementara itu, pemantauan Auriga Nusantara memperkirakan luas lahan terbakar selama Januari hingga Agustus 2026 mencapai lebih dari 637 ribu hektare.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Dampaknya sudah sangat luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat,” ujar Rizki di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai besarnya luas kebakaran dan dampak yang ditimbulkan harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penanganan karhutla selama ini. Masyarakat di wilayah terdampak menghadapi berbagai persoalan, mulai dari gangguan kesehatan akibat paparan asap hingga terganggunya kegiatan pendidikan dan aktivitas ekonomi.
Rizki Faisal Soroti Dampak Karhutla, Desak Koordinasi Diperkuat
Rizki menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan di lapangan serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan instansi terkait.
Menurutnya, penanganan yang berjalan secara terpisah berisiko memperlambat respons ketika kebakaran semakin meluas. Karena itu, setiap pihak perlu menjalankan perannya secara terkoordinasi agar upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, dan penanganan dampak dapat dilakukan secara efektif.
“Jangan sampai penanganan berjalan sendiri-sendiri ketika dampaknya sudah meluas. Kita membutuhkan koordinasi yang kuat, respons cepat, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.
Rizki menekankan bahwa penetapan status bencana nasional perlu dikaji berdasarkan kriteria dan mekanisme yang berlaku. Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan luas wilayah yang terbakar, tetapi juga mencakup dampak terhadap masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta kapasitas penanganan bencana.
Ia berharap evaluasi terhadap status penanganan karhutla dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Namun, langkah tersebut perlu tetap mengikuti ketentuan yang berlaku agar kebijakan penanganan bencana memiliki dasar yang jelas.
Selain mempercepat pemadaman, pemerintah dinilai perlu memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap, pemenuhan kebutuhan dasar warga, serta dukungan untuk memulihkan kegiatan sosial dan ekonomi.
“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan, sembari mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas,” ujarnya.
Rizki Dorong Perlindungan Kesehatan dan Kerja Sama Lintas Negara
Rizki menilai dampak karhutla tidak boleh hanya dilihat dari luas hutan dan lahan yang terbakar. Paparan asap dapat menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat, sementara kerusakan ekosistem berpotensi mengganggu keberlangsungan habitat satwa dan keseimbangan lingkungan.
Dengan tercatatnya ratusan ribu kasus ISPA di wilayah terdampak, ia mendorong pemerintah memberi perhatian serius terhadap perlindungan kesehatan warga. Pelayanan bagi masyarakat terdampak perlu dipastikan tersedia, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.
Di sisi lain, Rizki turut menyoroti potensi dampak asap yang melintasi batas negara. Menurutnya, kerja sama internasional perlu dioptimalkan apabila diperlukan untuk mendukung pengendalian kebakaran dan mengatasi dampak asap lintas negara.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi manusia, menjaga habitat satwa, dan memulihkan lingkungan yang rusak,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Kepulauan Riau tersebut.
Rizki berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih terintegrasi dalam menghadapi karhutla, mulai dari penilaian status bencana, penguatan koordinasi dan respons darurat, hingga pemulihan wilayah terdampak.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan karhutla. Upaya tersebut juga perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan agar dampak kebakaran terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat dapat diminimalkan (red)
Berita terkait
