JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah, mendesak Markas Besar TNI mengusut secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan rumah dinas di Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang disinyalir digunakan sebagai markas judi online (judol).
Taufiq meminta pimpinan TNI memastikan siapa yang menggunakan rumah dinas tersebut, bagaimana akses diberikan, serta bagaimana dugaan aktivitas ilegal itu dapat berlangsung di lingkungan kompleks militer.
“Kami meminta TNI melakukan pengusutan secara tuntas dan menyeluruh terhadap dugaan adanya markas judol di KPAD Cijantung. Harus dipastikan siapa yang menggunakan, siapa yang memberi akses, dan bagaimana aktivitas itu bisa berlangsung di kompleks TNI,” ujar Taufiq di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Taufiq Soroti Dugaan Penyalahgunaan Rumah Dinas TNI
Menurut Taufiq, rumah dinas militer merupakan fasilitas negara yang dibangun menggunakan APBN untuk menunjang kepentingan kedinasan serta menjadi tempat tinggal bagi prajurit yang berhak.
Karena itu, dugaan pengalihan fungsi rumah dinas untuk aktivitas ilegal, menurut dia, harus ditelusuri secara serius dan menyeluruh, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan maupun akses terhadap fasilitas tersebut.
“Rumah dinas itu bukan ruang usaha bebas dan bukan tempat untuk menjalankan kegiatan ilegal. Kalau dialihfungsikan untuk kegiatan yang melanggar hukum, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab,” kata Taufiq.
Ia juga menyoroti dampak judi online terhadap masyarakat dan perekonomian. Taufiq meminta pemberantasan judol dilakukan secara lintas lembaga dan tidak mengecualikan lingkungan institusi mana pun.
“Pemberantasan judi online memerlukan pengawasan ketat lintas lembaga. Jangan sampai fasilitas tentara yang dibiayai oleh rakyat justru digunakan untuk merusak rakyat,” ucap politikus PKB tersebut.
Minta Audit Rumah Dinas dan Hasil Pengusutan Dibuka
Taufiq meminta pimpinan TNI menjadikan dugaan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan perumahan prajurit di seluruh Indonesia.
Ia mendorong adanya audit berkala terhadap penghuni rumah dinas, sekaligus pembenahan mekanisme pengawasan lingkungan dan penindakan apabila ditemukan penyalahgunaan fasilitas negara.
“Ini harus dijadikan momentum bagi pimpinan TNI untuk melakukan perbaikan manajerial. Pengelolaan rumah dinas, pengawasan lingkungan, dan mekanisme penindakan harus berjalan tertib serta akuntabel,” tutur Taufiq.
Taufiq juga meminta hasil penyelidikan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI disampaikan secara transparan kepada publik setelah proses investigasi selesai. Menurutnya, keterbukaan hasil pengusutan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme institusi pertahanan.
“Hasil pengusutan harus disampaikan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Langkah tegas TNI dalam menindak oknum yang terlibat akan memperkuat kredibilitas institusi di mata publik,” pungkasnya (red)
Berita terkait
