JAKARTA, BERITA SENAYAN – Rencana penambahan armada Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek melalui opsi impor harus disertai perhitungan menyeluruh. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pengadaan, tetapi memastikan kereta yang didatangkan aman, laik operasi, dan sesuai dengan sistem perkeretaapian nasional.
Menurut Rivqy, keputusan impor KRL harus mempertimbangkan manfaat, risiko, serta biaya penggunaan armada dalam jangka panjang.
“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” ujar Rivqy di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Rivqy mengatakan kebutuhan penambahan armada memang berkaitan dengan meningkatnya jumlah pengguna KRL Jabodetabek. Namun, pengadaan kereta dalam jumlah besar tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan perencanaan teknis yang matang.
Pemerintah perlu menghitung keseluruhan siklus penggunaan armada, mulai dari pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga ketersediaan komponen pendukung. Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar keputusan pengadaan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Keselamatan Harus Jadi Pertimbangan Utama
Rivqy menekankan aspek keselamatan dan kelaikan teknis sebagai salah satu persyaratan utama apabila pemerintah memilih opsi impor. Kereta yang didatangkan harus memenuhi standar keselamatan dan dapat beroperasi secara optimal dalam sistem transportasi yang telah tersedia.
Kondisi tersebut mencakup kemampuan kereta beradaptasi dengan infrastruktur serta sistem operasional KRL Jabodetabek.
“Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” tegasnya.
Selain kondisi fisik kereta, Rivqy meminta pemerintah memperhitungkan kompatibilitas armada dengan sistem persinyalan yang digunakan. Keselarasan antara armada dengan infrastruktur dan sistem persinyalan menjadi bagian penting agar kereta dapat dioperasikan secara aman dan efisien.
Menurutnya, proses pengadaan tidak seharusnya berhenti pada spesifikasi kereta, tetapi harus melihat keseluruhan sistem tempat armada tersebut akan digunakan. Dengan demikian, armada baru dapat benar-benar terintegrasi dengan jaringan KRL Jabodetabek.
Suku Cadang Jangan Jadi Persoalan
Rivqy juga mengingatkan pemerintah mengenai ketersediaan suku cadang. Menurutnya, setiap keputusan pengadaan harus mempertimbangkan bagaimana kebutuhan komponen dan suku cadang dapat dipenuhi selama masa operasional kereta.
Ketersediaan suku cadang berkaitan langsung dengan kemampuan perawatan dan keberlangsungan operasional armada. Jika komponen sulit diperoleh, waktu pemeliharaan dapat menjadi lebih panjang dan berpengaruh terhadap kesiapan armada untuk melayani penumpang.
Selain suku cadang, pemerintah perlu memastikan kemampuan teknis untuk melakukan perawatan terhadap armada yang didatangkan. Rivqy menilai aspek pemeliharaan harus menjadi bagian dari perhitungan sejak awal, bukan baru dipikirkan setelah kereta tiba di Indonesia.
Kemampuan sumber daya manusia, fasilitas perawatan, ketersediaan teknologi pendukung, hingga mekanisme pengadaan komponen perlu diperhitungkan dalam keputusan tersebut. Dengan begitu, investasi pengadaan kereta dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Rivqy juga meminta opsi impor tidak mengabaikan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas KRL perlu berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan industri dalam negeri.
Ia mengingatkan agar kebijakan pengadaan tidak hanya menghasilkan tambahan armada, tetapi juga dapat memberikan ruang bagi pengembangan ekosistem industri perkeretaapian nasional.
“Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” kata Rivqy.
Jumlah Penumpang Terus Meningkat
Dorongan tersebut disampaikan di tengah tingginya penggunaan KRL Jabodetabek. Rivqy menyebut data KAI menunjukkan rata-rata pengguna KRL saat ini mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari dan dapat mencapai 1,3 juta pada kondisi tertentu.
Pertumbuhan tersebut membuat kebutuhan terhadap tambahan kapasitas menjadi semakin besar. Namun, menurut Rivqy, peningkatan kapasitas harus tetap dibarengi dengan kesiapan teknis dan keselamatan agar tambahan armada benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan.
Rivqy meminta pemerintah melihat pengadaan KRL sebagai bagian dari perencanaan transportasi publik jangka panjang. Keputusan yang diambil saat ini akan menentukan kemampuan sistem KRL dalam melayani pertumbuhan penumpang pada tahun-tahun mendatang.
Karena itu, perhitungan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah kereta yang dapat segera didatangkan. Aspek keselamatan, kesesuaian infrastruktur, sistem persinyalan, suku cadang, perawatan, kenyamanan penumpang, serta keberlanjutan industri nasional perlu menjadi bagian dari pertimbangan sebelum keputusan pengadaan ditetapkan.
Dengan pendekatan tersebut, penambahan armada diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan kapasitas saat ini, tetapi juga memperkuat keandalan layanan KRL Jabodetabek dalam jangka panjang (red)
Berita terkait
