JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh mendesak pemerintah menyiapkan opsi evakuasi bagi warga negara Indonesia (WNI) di Yaman apabila eskalasi konflik di kawasan tersebut terus memburuk.
Oleh menilai keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah meningkatnya ketegangan yang melibatkan kelompok Houthi dan Arab Saudi.
“Kalau situasinya semakin memanas dan membahayakan keselamatan WNI, pemerintah jangan ragu mengambil opsi evakuasi. Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi korban baru kemudian bertindak,” tegas Oleh dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Oleh secara khusus menyoroti keberadaan WNI di Kota Mokha, Yaman. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), sebelumnya terdapat 77 WNI di wilayah tersebut. Sebanyak tiga orang telah berhasil keluar sehingga saat ini masih terdapat 74 WNI di Mokha. Seluruh WNI yang masih berada di wilayah tersebut disebut merupakan pelajar.
Kemlu menyatakan kondisi Mokha dan sekitarnya saat informasi tersebut disampaikan masih relatif terkendali. Namun, perwakilan RI terus melakukan pemantauan dan komunikasi dengan para WNI serta pemangku kepentingan setempat. Bagi Oleh Soleh, keberadaan puluhan pelajar Indonesia di wilayah yang tengah mengalami eskalasi keamanan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“ Kondisi 74 WNI yang masih berada di Mokha harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah ketika situasi sudah semakin membahayakan,” katanya.
Oleh Soleh Minta Pemerintah Jangan Tunggu Korban
Menurut Oleh, pemerintah perlu melakukan asesmen keamanan secara berkala untuk menentukan langkah perlindungan yang paling tepat bagi WNI. Ia meminta pemerintah tidak menunggu hingga terjadi korban sebelum mengambil tindakan.
Oleh juga mendorong agar berbagai skenario penanganan disiapkan sejak dini, termasuk kemungkinan pemindahan atau evakuasi apabila kondisi keamanan sudah tidak memungkinkan bagi WNI untuk tetap berada di wilayah tersebut. Baginya, kesiapsiagaan menjadi penting karena perkembangan konflik dapat berubah dengan cepat.
Oleh meminta Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di kawasan memperkuat komunikasi dengan WNI yang berada di Yaman dan Arab Saudi. KBRI Muscat yang memiliki wilayah kerja untuk Yaman, serta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi, dinilai perlu memastikan WNI mendapatkan informasi keamanan terkini.
Kemlu sebelumnya menyatakan KBRI Muscat telah melaporkan keberadaan para pelajar WNI di Mokha kepada Kementerian Luar Negeri Yaman. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat segera diberikan apabila muncul persoalan terkait keselamatan mereka. Perwakilan RI juga menyediakan jalur komunikasi dan mengimbau WNI mengikuti arahan keselamatan dari pemerintah.
Eskalasi Konflik Jadi Perhatian
Situasi keamanan di Yaman meningkat setelah kelompok Houthi menguasai Kota Mokha pada September 2026. Kota tersebut berada di pesisir Laut Merah dan dekat dengan Selat Bab al-Mandab, jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Perkembangan tersebut membuat pemerintah Indonesia meningkatkan pemantauan terhadap kondisi WNI di kawasan.
Di sisi lain, Kemlu juga mengimbau WNI di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti instruksi resmi otoritas setempat menyusul perkembangan keamanan yang berkaitan dengan serangan yang diduga dilakukan Houthi. Selain meminta pemerintah memperkuat perlindungan WNI, Oleh Soleh mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Ia berharap Indonesia dapat mengambil bagian dalam upaya mendorong deeskalasi dan membuka ruang dialog antara pihak-pihak yang bertikai.
“Indonesia bisa ikut menjadi bagian dari upaya perdamaian. Kita dapat mengajak negara-negara lain untuk mendorong dialog dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Politik luar negeri Indonesia harus terus diarahkan pada upaya menciptakan perdamaian dunia,” paparnya.
Menurutnya, perlindungan terhadap WNI dan upaya mendorong perdamaian merupakan dua langkah yang perlu berjalan beriringan. Ia menegaskan pemerintah harus memastikan seluruh WNI di wilayah konflik mendapatkan pemantauan dan perlindungan yang memadai.
Ia meminta komunikasi antara pemerintah, perwakilan diplomatik, dan WNI terus diperkuat agar setiap perubahan situasi dapat segera direspons.
Jika hasil asesmen menunjukkan kondisi semakin berbahaya, menurut Oleh, pemerintah harus siap mengambil keputusan evakuasi tanpa menunggu munculnya korban.
“Keselamatan dan keamanan warga negara harus menjadi prioritas utama, terlebih ketika situasi konflik dan perang semakin meningkat,” pungkasnya (red)
Berita terkait
