JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap rincian penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan untuk 2027. Dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp240,20 triliun, sekitar Rp232,5 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan MBG.
Rincian tersebut disampaikan Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada 3 September 2026 saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun 2027. Berdasarkan penjelasan resmi BGN, anggaran Rp240,20 triliun terbagi menjadi Rp232,88 triliun untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp7,33 triliun untuk Program Dukungan Manajemen.
Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, alokasi untuk MBG mencapai sekitar Rp232,5 triliun atau hampir seluruh anggaran program tersebut. Anggaran itu digunakan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat yang telah ditetapkan BGN pada 2027.
Sudaryono menjelaskan, cakupan MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Dengan pagu anggaran ini, target penerima manfaat MBG Tahun 2027 adalah 72.464.886 orang,” ujar Sudaryono.
72,46 Juta Orang Jadi Sasaran MBG 2027
BGN menargetkan sebanyak 72.464.886 orang menerima manfaat MBG pada 2027. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60.599.777 orang merupakan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Kelompok ini mencakup peserta didik PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat, SLB hingga santri.
Sementara itu, 11.865.109 penerima manfaat lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sudaryono menegaskan, anggaran BGN 2027 tidak semata-mata digunakan untuk membeli dan menyediakan makanan bagi penerima manfaat.
Di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap berbagai komponen yang menopang pelaksanaan program, mulai dari sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama serta kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan hingga penguatan tata kelola.
“Di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan pengawasan, serta penguatan tata kelola,” kata Sudaryono.
Dengan demikian, struktur anggaran tersebut dirancang untuk membiayai ekosistem pelaksanaan MBG, bukan hanya komponen makanan yang diterima masyarakat.
Penguatan Dapur SPPG Jadi Bagian Pendukung
BGN juga menyiapkan dukungan terhadap penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dukungan tersebut mencakup standardisasi dapur, peningkatan kapasitas petugas penjamah makanan, penguatan rantai pasok serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Untuk kegiatan non-MBG dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional, BGN menyebut tersedia sekitar Rp373,3 miliar untuk mendukung berbagai kebutuhan teknis tersebut.
Besarnya cakupan penerima manfaat membuat sistem informasi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG 2027. BGN menyatakan penguatan sistem tersebut diperlukan untuk memastikan program dapat berjalan secara terukur, termasuk dalam pemantauan penerima manfaat, kualitas layanan, keamanan pangan, serta pelaksanaan program di daerah.
Sudaryono sebelumnya juga menegaskan bahwa BGN membangun sistem pemenuhan gizi yang tidak berhenti pada distribusi makanan, tetapi mencakup ekosistem pendukung yang lebih luas.
Dengan alokasi sekitar Rp232,5 triliun untuk MBG, BGN menempatkan program tersebut sebagai bagian utama dari Program Pemenuhan Gizi Nasional 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus memperkuat berbagai aspek pendukung, mulai dari penyediaan makanan, sistem informasi, edukasi, kemitraan, pengawasan hingga tata kelola.
“BGN membangun bukan hanya program pemberian makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” ujar Sudaryono.
Dengan target lebih dari 72 juta penerima manfaat, pelaksanaan MBG 2027 akan menjadi salah satu program dengan cakupan penerima yang sangat besar. Karena itu, struktur anggaran tidak hanya menentukan besaran makanan yang disalurkan, tetapi juga menopang sistem agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan terukur (red)
Berita terkait
