JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Irmawan menyoroti ketimpangan infrastruktur hunian di sejumlah pondok pesantren di Aceh. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan asrama santri yang dinilai masih jauh dari memadai.
Menurut Irmawan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi akibat kerusakan bangunan pascabencana, tetapi juga karena masih banyak pesantren di wilayah pelosok yang belum memiliki fasilitas hunian sesuai standar.
Ia menilai pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal santri sekaligus mendukung kegiatan pendidikan.
Irmawan mengatakan kesenjangan fasilitas antara pesantren di daerah pelosok dan kawasan perkotaan masih terasa. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
“Saya tidak mengatakan bahwa kondisi di daerah lain tidak baik. Namun, kalau kita membandingkan daerah pelosok dengan daerah perkotaan seperti di Pulau Jawa, kesenjangannya masih sangat terasa,” ujar Irmawan dalam rapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu melihat kebutuhan infrastruktur pendidikan secara lebih spesifik agar dukungan pembangunan dapat menjangkau wilayah yang masih mengalami keterbatasan.
Irmawan mengungkapkan masih terdapat pondok pesantren di pelosok Aceh yang kondisi bangunan asramanya memprihatinkan. Sebagian fasilitas hunian dinilai belum memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan santri selama menjalani pendidikan.
“Banyak pondok pesantren yang kondisinya masih sangat memprihatinkan karena belum memiliki bangunan asrama yang memenuhi standar,” kata Irmawan.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tempat tinggal santri berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan mereka selama berada di lingkungan pesantren.
Rusunawa Dinilai Bagian dari Ekosistem Pendidikan
Menurut Irmawan, pembangunan Rusunawa di lingkungan pesantren tidak seharusnya dipandang sebatas pembangunan fasilitas fisik. Hunian yang layak merupakan bagian dari ekosistem pendidikan karena sebagian santri tinggal dan menjalani aktivitas pendidikan dalam lingkungan pesantren.
“Padahal, sarana hunian yang layak sangat penting untuk mendukung proses pendidikan,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan asrama dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat fasilitas pendidikan di daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Irmawan meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempertimbangkan tingkat kebutuhan riil dalam menentukan lokasi pembangunan Rusunawa.
Menurut dia, Aceh masih memiliki kebutuhan yang cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian dalam alokasi program tersebut.
“Kalau di daerah lain kebutuhan Rusunawa sudah relatif terpenuhi, khusus untuk Aceh kiranya masih dapat menjadi perhatian pemerintah karena kebutuhannya masih sangat besar,” ujarnya.
Ia menilai penentuan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi fasilitas yang sudah tersedia di masing-masing daerah.
Bencana Perparah Kondisi Hunian Pesantren
Selain persoalan ketimpangan infrastruktur, sejumlah pesantren di Aceh juga menghadapi kerusakan akibat bencana. Irmawan mengatakan terdapat pesantren yang sebelumnya telah memiliki atau sedang membangun Rusunawa, tetapi kemudian terdampak bencana hingga mengalami kerusakan berat.
“Banyak pondok pesantren di Aceh yang sebelumnya sudah memiliki atau sedang membangun Rusunawa, tetapi kemudian terdampak bencana dan mengalami kerusakan, bahkan ada yang hancur,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembangunan dan pemulihan fasilitas hunian santri semakin penting. Irmawan meminta pemerintah memastikan program pembangunan Rusunawa tidak berhenti atau dipangkas pada tahun anggaran berikutnya.
Menurutnya, kesinambungan program diperlukan untuk menjawab kebutuhan hunian di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas.
“Program pembangunan Rusunawa harus terus dilanjutkan dengan sasaran yang semakin tepat,” kata dia.
Ia berharap pemerintah dapat menggunakan pemetaan kebutuhan sebagai dasar untuk menentukan pesantren dan daerah yang menjadi sasaran pembangunan.
Irmawan menegaskan pembangunan asrama layak juga berkaitan dengan aspek keselamatan santri. Bangunan yang tidak memenuhi standar berpotensi menimbulkan persoalan bagi penghuni, terlebih ketika berada di wilayah yang memiliki risiko bencana tertentu.
Karena itu, pembangunan hunian pesantren perlu memperhatikan aspek kelayakan, keamanan, dan kondisi geografis daerah.
“Prioritas utama sebaiknya diberikan kepada daerah yang fasilitas pendidikannya terdampak bencana,” pungkas Irmawan.
Ia berharap pemerintah dapat memperkuat pembangunan infrastruktur pesantren secara bertahap sehingga kesenjangan fasilitas hunian santri antara daerah pelosok dan perkotaan dapat ditekan (red)
Berita terkait
