JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak pemerintah menyusun roadmap atau peta jalan pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.
Desakan tersebut disampaikan menyusul penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya hingga tewas di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026).
Oleh Soleh menilai kasus tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya setelah terjadi insiden.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegas Oleh Soleh, Jumat (11/9/2026).
Oleh Soleh menyampaikan keprihatinan mendalam atas tewasnya tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik.
Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta meminta aparat TNI dan Polri bergerak cepat untuk mengusut penembakan tersebut secara tuntas.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh.
Menurutnya, investigasi harus dilakukan secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan.
Ia menekankan, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Negara Diminta Hadir Secara Konsisten
Oleh Soleh mengatakan, negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi kekerasan di Papua.
Ia menilai pemerintah bersama TNI dan Polri perlu memiliki strategi jangka panjang yang memuat sasaran, tahapan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” katanya.
Menurut Oleh, roadmap tersebut penting agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Strategi keamanan, lanjutnya, juga harus berjalan beriringan dengan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.
Oleh Soleh mengingatkan, pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang.
Karena itu, pemerintah harus memperkuat kehadiran negara secara konsisten untuk memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
