JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, meminta pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara serius dan maksimal.
Daniel bahkan mendorong pemerintah menetapkan karhutla yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Menurutnya, karhutla telah terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga daerah lainnya sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius, terkoordinasi, dan berskala nasional.
“Kami sangat prihatin dengan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru harus berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan,” ujar Daniel di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Daniel, persoalan karhutla tidak lagi dapat dipandang semata sebagai masalah lingkungan. Dampaknya telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan karena mengancam kesehatan, keselamatan, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah harus menangani karhutla ini dengan sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membuat masyarakat semakin menderita karena paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka,” tegasnya.
Daniel: Jangan Biarkan Masyarakat Hidup dalam Kepungan Asap
Daniel menilai masyarakat tidak boleh dibiarkan terus hidup dalam kondisi udara tercemar akibat kabut asap karhutla.
Paparan asap dalam waktu berkepanjangan dapat mengganggu pernapasan dan membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak turut terpapar udara yang tercemar.
Karena itu, Daniel meminta seluruh kemampuan pemerintah dikerahkan untuk mengendalikan dan memadamkan kebakaran.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban,” tegasnya.
Menurut legislator asal Kalimantan Barat tersebut, penanganan karhutla tidak boleh dilakukan secara parsial. Skala dampak yang luas membutuhkan koordinasi antarlembaga serta langkah penanganan yang mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Karhutla Juga Ancam Ekonomi Masyarakat
Selain kesehatan, Daniel menyoroti dampak karhutla terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kepungan asap dapat mengganggu mobilitas warga dan membuat aktivitas ekonomi tidak berjalan normal. Kegiatan usaha ikut terdampak, sementara masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di luar rumah berpotensi kehilangan pendapatan.
Karena itu, pemerintah perlu melihat penanganan karhutla secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek pemadaman api.
Daniel mendorong tim gabungan terus melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, hingga kegiatan pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas.
Namun, ia menekankan upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Bantuan Kesehatan Diminta Segera Disiapkan
Daniel meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan kesehatan masyarakat tersedia selama kondisi darurat akibat kabut asap berlangsung. Menurutnya, kelompok rentan harus mendapatkan perhatian khusus karena memiliki risiko lebih besar ketika terpapar udara yang tercemar dalam waktu lama.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan,” ujar Daniel.
Ia menegaskan masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi dampak karhutla seorang diri.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian,” pungkasnya.
Daniel berharap pemerintah menjadikan kondisi karhutla sebagai momentum untuk memperkuat sistem penanganan bencana, sekaligus memastikan negara hadir melindungi masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, ketika kebakaran meluas dan dampaknya dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, penanganannya harus ditempatkan sebagai persoalan nasional yang membutuhkan pengerahan sumber daya secara maksimal (red)
Berita terkait
