JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pemerintah didorong menyiapkan skema dana khusus untuk mempercepat pemulihan destinasi wisata yang terdampak bencana maupun kejadian luar biasa.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, mengatakan skema pendanaan khusus dibutuhkan agar proses pemulihan destinasi tidak berjalan lambat sekaligus mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata.
Menurut Eva, sektor pariwisata memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko bencana. Ketika bencana terjadi, dampaknya tidak hanya menyasar infrastruktur destinasi, tetapi juga menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan dampak gempa di Flores dan kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok, yang menunjukkan pentingnya dukungan pemulihan secara cepat dan terarah.
“Kami mendorong adanya alokasi dana khusus untuk pemulihan seperti pada kasus gempa di Flores dan kebakaran di Desa Sade. Dana ini sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi UMKM dan para pelaku pariwisata yang terdampak,” ujar Eva, Selasa (1/9/2026).
Jangan Biarkan Pelaku Wisata Menunggu Lama
Eva menilai pemerintah perlu memiliki mekanisme mitigasi dan respons bencana yang lebih cepat untuk sektor pariwisata.
Menurutnya, kepastian pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar destinasi yang terdampak dapat segera kembali beroperasi dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhenti terlalu lama.
“Jangan sampai ketika terjadi bencana, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan dukungan pemulihan,” katanya.
Eva menegaskan, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas dan cepat sehingga proses pemulihan tidak berhenti pada perbaikan fasilitas fisik.
“Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas dan cepat agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa segera kembali berjalan,” lanjutnya.
Pemulihan Tak Cukup Perbaiki Infrastruktur
Menurut Eva, skema dana khusus pemulihan destinasi harus dirancang secara komprehensif.
Dukungan tidak hanya digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana wisata yang rusak akibat bencana. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, serta perlindungan pekerja dan pelaku usaha pariwisata yang kehilangan sumber pendapatan.
“Pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi jangan melupakan masyarakat dan UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata. Mereka harus menjadi prioritas dalam proses pemulihan,” tegas Eva.
Ia menilai keberadaan UMKM dan pelaku usaha merupakan bagian penting dari ekosistem destinasi wisata. Karena itu, keberhasilan pemulihan destinasi tidak cukup diukur dari kembali berdirinya fasilitas wisata, tetapi juga dari pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Dana Pemulihan Harus Terintegrasi Mitigasi
Selain skema pendanaan, Eva mendorong agar kebijakan pemulihan destinasi terintegrasi dengan mitigasi bencana.
Menurutnya, pembangunan pariwisata ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Aspek ketahanan destinasi terhadap berbagai risiko juga harus menjadi bagian dari perencanaan.
Dengan pendekatan tersebut, setiap destinasi wisata diharapkan memiliki kesiapan menghadapi bencana sekaligus kepastian mengenai langkah pemulihan ketika risiko benar-benar terjadi.
Eva berharap pemerintah memasukkan skema pendanaan dan mekanisme respons bencana dalam perencanaan pembangunan pariwisata.
“Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan harus dibangun dengan ketahanan yang kuat. Ketika bencana terjadi, kita harus memastikan destinasi bisa pulih dan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupannya dalam waktu yang panjang,” pungkasnya (red)
Berita terkait
