JAKARTA, BERITA SENAYAN — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong agar pembangunan ekonomi Indonesia tidak berhenti pada perdebatan mengenai nama atau istilah konsep ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hasto justru mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan lebih mendorong gagasan “Indonesianomics” sebagai konsep ekonomi yang berakar pada Pancasila, UUD 1945, dan gagasan pembangunan para pendiri bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat memberikan keterangan pers seusai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Menurut Hasto, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi pemikiran ekonomi yang kuat. Fondasi tersebut tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita Trisakti.
Karena itu, ia menilai keberhasilan kebijakan ekonomi tidak semestinya diukur dari seberapa menarik nama sebuah konsep, melainkan dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat.
“Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan orang per orang,” kata Hasto.
Hasto: Kekuatan Ekonomi Ada di Produksi Rakyat
Hasto menegaskan pembangunan ekonomi nasional seharusnya bertumpu pada kekuatan produksi rakyat.
Ia mengingatkan agar arah pembangunan tidak justru semakin memperkuat dominasi kelompok oligarki.
“Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki,” tegasnya.
Menurut Hasto, pemerintah perlu memastikan rakyat memiliki akses terhadap alat produksi sehingga mampu menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional.
Prinsip tersebut, kata dia, harus menjadi ukuran dalam melihat keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah.
Marhaenisme Harus Dibuktikan
Meski mendorong konsep Indonesianomics, Hasto tetap memberikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo yang kembali menggaungkan asas Marhaenisme dalam menjelaskan arah kebijakan ekonominya.
Ia menyebut Marhaenisme merupakan asas dan teori perjuangan yang berkaitan erat dengan upaya mencapai kemerdekaan sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.
“Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Presiden Prabowo juga menggaungkan itu untuk menegaskan tentang watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat banyak,” ujar Hasto.
Namun, Hasto mengingatkan penggunaan istilah Marhaenisme harus diikuti kebijakan konkret.
Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat kecil harus dapat dilihat dari kemampuan pemerintah memperkuat alat produksi masyarakat.
Petani Harus Punya Tanah dan Teknologi
Sektor pertanian menjadi salah satu contoh yang disoroti Hasto. Ia menilai petani harus memiliki akses terhadap tanah sebagai alat produksi.
Selain itu, petani juga perlu mendapatkan dukungan mekanisasi pertanian serta benih unggul hasil karya anak bangsa.
“Ketika kita berteriak ‘Marhaenisme’, maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa. Itu yang harus dijabarkan,” tegas Hasto.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi indikator konkret apakah semangat keberpihakan kepada rakyat benar-benar diterapkan dalam kebijakan ekonomi.
Rakyat yang Akan Menilai
Hasto menegaskan pada akhirnya rakyat yang akan menentukan apakah sebuah konsep ekonomi berhasil atau tidak.
Menurutnya, pengakuan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui istilah atau branding kebijakan.
“Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan,” pungkas Hasto.
Dengan demikian, PDI Perjuangan menilai perdebatan mengenai Prabowonomics maupun Indonesianomics harus bermuara pada satu ukuran utama, yakni seberapa besar kebijakan ekonomi mampu menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan bagi rakyat Indonesia (red)
Berita terkait
