JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI memperkuat pengawasan terhadap penyusunan dan pembahasan RAPBN 2027. Ia menilai anggaran negara harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bahlil, jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara gagasan Presiden, program yang dijalankan kementerian, dan anggaran yang dialokasikan. Ketiganya harus berjalan dalam satu garis kebijakan agar program pemerintah dapat memberikan hasil maksimal.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pengarahan kepada pengurus DPP, DPD, dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” ujar Bahlil.
Jangan Ada Jarak antara Program dan Anggaran
Bahlil menilai pembahasan RAPBN bukan sekadar persoalan teknis pengalokasian anggaran. Menurutnya, Fraksi Golkar harus memastikan setiap rupiah anggaran memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia meminta kader Golkar di parlemen mencermati program kementerian secara lebih detail, terutama apabila terdapat program yang realisasinya berjalan lambat.
Pasalnya, lambannya penyerapan dan pelaksanaan program pemerintah dinilai dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi nasional.
“Kalau kita mau, karena memperlambat realisasi kalau programnya udah jalan, itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Bahlil.
Kritik Menteri Golkar Tetap Diperbolehkan
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan Fraksi Golkar tidak boleh ragu mengkritik kementerian yang kinerjanya belum optimal, termasuk kementerian yang dipimpin kader Golkar.
Menurutnya, posisi sebagai partai pendukung pemerintah tidak berarti seluruh kebijakan harus diterima tanpa koreksi.
“Semua menteri yang ada di Golkar enggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen, enggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung,” tegasnya.
Bahlil bahkan menyebut kementerian yang dipimpinnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga harus dikritik apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program.
Sikap tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya menjaga agar pemerintahan tetap berjalan efektif.
Dukungan Harus Diwujudkan dengan Pengawasan
Bahlil menilai dukungan politik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya tidak berhenti pada dukungan formal. Golkar harus ikut memastikan program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, masukan konstruktif dari Fraksi Golkar harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Masukan-masukan yang konstruktif harus dimaknai sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa koreksi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan.
“Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi,” kata Bahlil.
Dengan pesan tersebut, Bahlil mendorong Fraksi Golkar memainkan peran strategis dalam pembahasan RAPBN 2027, bukan hanya memastikan anggaran tersedia, tetapi juga memastikan arah anggaran, program kementerian, dan kebijakan Presiden tetap sinkron (red)
Berita terkait
