JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika kebakaran telah meluas, tetapi harus mengedepankan sistem mitigasi yang lebih kuat.
Desakan itu disampaikan setelah kebakaran di kawasan Gunung Bromo menghanguskan sekitar 60 hektare lahan. Di sisi lain, data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut menunjukkan luas areal kebakaran sepanjang Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Hindun menilai ancaman perubahan iklim, termasuk potensi kekeringan akibat fenomena El Nino, harus diantisipasi melalui strategi pencegahan yang lebih agresif.
“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain,” ujar Hindun Anisah di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Legislator PKB itu menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola kehutanan nasional. Karena itu, ia meminta Kemenhut mengoptimalkan patroli terpadu, memperkuat pemantauan titik panas (hotspot), menyiagakan peralatan pemadaman modern, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Menurut Hindun, pendekatan reaktif hanya akan memperbesar risiko kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya kerugian ekonomi akibat meluasnya kebakaran.
“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan,” tegasnya.
Selain memperkuat sistem pencegahan, Hindun juga mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan agar deteksi dini dan respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Ia menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk melindungi kawasan hutan, menjaga keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman bencana asap dan kekeringan.
“Kolaborasi harus diperkuat agar sistem deteksi dini berjalan efektif dan kebakaran hutan tidak terus berulang. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah bencana terjadi,” pungkasnya (red)
Berita terkait
