JAKARTA. BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah segera menaikkan gaji dan tunjangan guru setelah memutuskan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurutnya, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas nasional karena berperan besar dalam mencetak sumber daya manusia unggul.
Lalu Hadrian menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kebijakan kenaikan tukin bagi TNI karena diyakini telah melalui kajian yang matang. Namun, ia berharap perhatian serupa juga diberikan kepada para guru yang hingga kini masih banyak hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Kenaikan tukin TNI tentu sudah melalui kajian yang mendalam. Kami tidak mempersoalkan kebijakan itu. Tetapi kami juga berharap gaji maupun tunjangan guru segera dinaikkan, karena masih banyak guru yang hidup dalam keterbatasan ekonomi,” kata Lalu Hadrian, Selasa (4/8/2026).
Menurut legislator PKB tersebut, peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar memenuhi hak para pendidik, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan daya saing bangsa.
“Guru adalah pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar memenuhi hak mereka, tetapi merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa,” ujarnya.
Lalu Hadrian juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru di Indonesia yang dinilainya masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, hingga Vietnam.
“Kalau kita melihat negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam, kesejahteraan guru mereka jauh lebih baik dibandingkan guru-guru kita di Indonesia. Karena itu Komisi X berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru, baik gaji maupun tunjangan,” tegasnya.
Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat itu menilai kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup para guru. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju, kata dia, selalu memberikan penghargaan yang layak kepada profesi guru melalui jaminan kesejahteraan yang memadai.
Ia juga berpandangan ruang fiskal pemerintah masih memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Menurutnya, anggaran pendidikan yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBN seharusnya memberikan dampak langsung terhadap kehidupan para pendidik.
Lalu Hadrian optimistis Presiden memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena itu, ia mendorong kementerian terkait segera menyiapkan regulasi dan payung hukum agar kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan.
“Presiden sebenarnya sudah punya arah ke sana. Tinggal sekarang regulasi ini oleh kementerian teknis disiapkan, sementara Kementerian Keuangan juga harus melihat komponen regulasi yang menjadi payung hukum untuk peningkatan kesejahteraan guru,” pungkasnya (red)
Berita terkait
