SIAK, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mendesak pemerintah segera menyusun roadmap revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan nasional agar perbaikan sekolah-sekolah rusak dapat dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Muhamad Nur usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Rabu (22/7/2026). Menurutnya, pemerintah tidak boleh lagi menunda perbaikan sekolah hingga kondisinya semakin parah karena berpotensi mengganggu proses belajar mengajar sekaligus membahayakan keselamatan peserta didik.
“Melihat langsung kondisi sekolah-sekolah yang rusak tentu membuat kita prihatin. Masih banyak sekolah yang belum tersentuh dana revitalisasi,” ujar Muhamad Nur.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI meninjau sejumlah sekolah yang masih membutuhkan revitalisasi, termasuk SDN 01 Benteng Hulu yang saat ini sedang menjalani proses perbaikan. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi gambaran masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah.
Politisi itu menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki basis data yang lengkap melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, data tersebut harus dijadikan landasan utama dalam menyusun kebijakan sekaligus menentukan prioritas pengalokasian anggaran revitalisasi sekolah.
“Data Dapodik sudah tersedia. Tinggal bagaimana data tersebut benar-benar dijadikan dasar dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Muhamad Nur juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan bangunan apabila kemampuan anggaran masih terbatas. Sekolah dengan kategori rusak berat, katanya, harus lebih dulu mendapatkan penanganan sebelum dilanjutkan ke kategori rusak sedang dan ringan.
Ia menegaskan negara harus segera hadir begitu data Dapodik menunjukkan adanya kerusakan pada bangunan sekolah.
“Begitu dalam Dapodik dinyatakan ada kerusakan, negara harus segera hadir. Jangan menunggu menjadi rusak berat, karena selain biaya semakin besar, keselamatan anak-anak juga menjadi taruhannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhamad Nur mengungkapkan bahwa kebutuhan revitalisasi sekolah secara nasional masih sangat besar. Berdasarkan pembahasan Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kebutuhan anggaran revitalisasi sekolah diperkirakan mencapai sekitar Rp560 triliun, sementara anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp14,7 triliun.
“Artinya, anggaran yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa persoalan kerusakan sekolah masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
