BANDA ACEH, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menegaskan bahwa transparansi dan tata kelola yang baik di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterbukaan informasi sekaligus manajemen operasional yang tertata akan memperkuat akuntabilitas program sekaligus mencegah berbagai persoalan di lapangan.
Hal itu disampaikan Teti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengusulkan agar setiap SPPG secara rutin mempublikasikan menu makanan harian melalui media sosial maupun kanal informasi lainnya. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program.
“Menu yang disajikan perlu diumumkan setiap hari agar penerima manfaat maupun masyarakat mengetahui makanan yang diberikan. Transparansi ini penting untuk mencegah ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima,” kata Teti.
Menurut Teti, keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk menyediakan makanan bergizi yang sesuai standar bagi para penerima manfaat.
Selain transparansi, Teti juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola operasional dapur SPPG. Ia menilai setiap tahapan pekerjaan, mulai dari penyortiran bahan baku, proses memasak hingga distribusi makanan, harus diatur secara sistematis agar potensi kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan pangan maupun keterlambatan distribusi, dapat diminimalkan.
“Manajemen waktu harus diterapkan dengan baik. Mulai dari siapa yang menyortir bahan, menyiapkan, memasak, hingga mendistribusikan makanan harus diatur secara sistematis. Pengalaman di beberapa dapur yang saya dampingi menunjukkan cara ini mampu mengurangi potensi kejadian luar biasa,” ujarnya.
Teti juga mengingatkan bahwa jadwal produksi makanan perlu disesuaikan dengan waktu belajar di sekolah agar makanan diterima dalam kondisi segar dan tetap memenuhi standar keamanan pangan.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap mitra pengelola SPPG. Berdasarkan berbagai masukan yang diterimanya, masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari kedisiplinan operasional hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
Menurut Teti, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar setiap kendala dapat segera diperbaiki.
“DPR memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, pelaksanaan Program MBG harus terbuka terhadap proses evaluasi agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Teti juga meminta pemerintah memastikan dukungan anggaran bagi Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dijalankan BKKBN agar pelaksanaannya di berbagai daerah dapat berjalan optimal.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam pelaksanaannya, SPPG berperan sebagai dapur penyedia makanan bergizi yang wajib memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan tata kelola yang baik (red)
Berita terkait
