JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath memastikan Polri dan Kejaksaan Agung tetap solid dalam mengusut dugaan korupsi batu bara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan pihak swasta. Menurutnya, sinergi kedua institusi menjadi kunci agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tidak menimbulkan konflik antarlembaga.
Pernyataan tersebut disampaikan Rano usai Komisi III DPR RI melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
“Kami sangat melihat kekompakan antara dua institusi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sedang melakukan perbuatan yang sangat keji karena korupsi,” ujar Rano.
Politisi Fraksi PKB itu mengatakan kedua institusi penegak hukum telah berkomitmen membuka secara terang seluruh fakta dalam perkara tersebut agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
“Di situ sudah sepakat dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini,” tegasnya.
Rano menekankan perkara yang sedang diusut harus dipandang sebagai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum, bukan sebagai persoalan institusi. Karena itu, ia berharap tidak muncul narasi yang memicu konflik antara Polri dan Kejaksaan Agung.
Menurutnya, kekompakan kedua lembaga menjadi pesan penting bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan.
Lebih lanjut, Rano mengatakan Komisi III DPR RI akan terus mengawal perkembangan penyidikan melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum yang telah dibentuk. Panja tersebut akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum hingga perkara memperoleh kepastian hukum.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga mengingatkan seluruh aparat penegak hukum dan keamanan negara agar tetap menjaga soliditas dalam menangani perkara tersebut.
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, dugaan korupsi yang sedang diusut merupakan tindakan oknum sehingga tidak boleh menjadi alasan munculnya konfrontasi ataupun ego sektoral antarlembaga.
“Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik antarsektoral antarinstansi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju,” tegas Habiburokhman.
Ia menambahkan, sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI menjadi bagian penting dalam mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi secara tegas tanpa kompromi (red)
Berita terkait
