JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus mulai mengalokasikan dana untuk pembangunan flyover dan underpass di perlintasan sebidang kereta api. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan solusi jangka panjang untuk menekan angka kecelakaan yang terus berulang.
Hamka menyampaikan, pemerintah tidak cukup hanya memberikan komitmen setelah terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Komitmen tersebut, katanya, harus diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran yang nyata dalam RAPBN 2027.
“Memang membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Tetapi kami berharap dalam rumusan kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan sudah mulai dialokasikan. Tidak harus sekaligus selesai, yang penting dimulai secara bertahap, pelan tetapi pasti, sehingga persoalan perlintasan sebidang di Indonesia dapat diselesaikan,” ujar Hamka usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Hamka, pembangunan flyover maupun underpass menjadi kebutuhan mendesak karena banyak perlintasan sebidang yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api.
Ia menjelaskan, setiap lokasi memiliki karakteristik berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Beberapa titik cukup dilengkapi palang pintu otomatis, sementara kawasan dengan lalu lintas padat memerlukan pembangunan jalur tidak sebidang.
“Perlintasan sebidang adalah titik perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. Untuk menghilangkan potensi kecelakaan, penyelesaiannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Ada yang cukup dengan palang pintu otomatis, tetapi ada juga yang harus dibangun underpass atau flyover,” jelasnya.
Hamka mengingatkan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Komisi V DPR terhadap berbagai kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang. Ia juga menyinggung komitmen Presiden yang sebelumnya turun langsung meninjau lokasi kecelakaan dan menyatakan dukungan terhadap percepatan penanganan perlintasan kereta api.
Meski menyadari kebutuhan anggaran sangat besar, legislator itu menilai pemerintah tidak boleh lagi menunda penyelesaiannya. Menurutnya, alokasi anggaran secara bertahap jauh lebih baik dibanding terus membiarkan potensi kecelakaan yang dapat merenggut korban jiwa.
Ia berharap pembahasan RAPBN 2027 menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mulai merealisasikan pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi tersebut secara berkelanjutan hingga seluruh perlintasan sebidang berisiko tinggi dapat ditangani (red)
Berita terkait
