JAKARTA, BERITA SENAYAN – Gerakan Pemuda Islam (GPI) bersama aliansi elemen pemuda, mahasiswa, dan pelajar Indonesia mendeklarasikan Maklumat dan Resolusi Bersama sebagai sikap politik kebangsaan dalam mengawal pemerintahan melalui kritik yang konstruktif dan berbasis data. Deklarasi tersebut dibacakan dalam forum bertajuk “Jalan Ninja Kaum Intelektual: Mengawal Pemerintah Melalui Kritik Terukur Tanpa Pusaran Konflik” di Aula Gedung Pemuda KNPI Rawamangun, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI), Fery Dermawan, menegaskan bahwa maklumat tersebut merupakan komitmen bersama generasi muda untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang objektif, bukan narasi provokatif.
“Kami menegaskan bahwa narasi ‘Indonesia Bangkrut’ merupakan lompatan konklusi keliru yang tidak berdasar pada indikator ekonomi riil dan hanya menjadi retorika politik jalanan,” tegas Fery saat membacakan Maklumat dan Resolusi Bersama.
Fery menjelaskan, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi Indonesia masih berada dalam jalur positif. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, menjadi salah satu yang terbaik di kawasan ASEAN dan negara-negara G20. Selain itu, daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, sementara cadangan beras Bulog telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.
Deklarasi tersebut merupakan hasil diskusi yang menghadirkan Ketua Umum PP GPI Khoirul Amin, senior aktivis Jakarta Khairullah T, serta Talimuddin Rumaratu. Forum berlangsung interaktif dan menghasilkan sejumlah poin sikap yang dibacakan secara bergantian oleh perwakilan elemen pemuda, mahasiswa, dan pelajar.
Selain menolak narasi “Indonesia Bangkrut”, maklumat juga menyatakan dukungan terhadap evaluasi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa menghentikan program pemenuhan gizi anak sekolah. Para peserta juga mendukung penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih sebagai strategi pemerataan pembangunan.
Dalam deklarasi tersebut, para peserta juga menolak tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mundur tanpa dasar konstitusional. Mereka menilai sistem demokrasi Indonesia masih berjalan melalui mekanisme checks and balances yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan kebebasan pers.
Melalui Maklumat dan Resolusi Bersama itu, GPI bersama aliansi pemuda, mahasiswa, dan pelajar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dengan pendekatan intelektual, dialog, serta kritik yang berbasis fakta demi menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan (red)
Berita terkait
