JAKARTA, BERITA SENAYAN – Komunikasi publik pemerintah dinilai perlu segera dibenahi agar berbagai program Presiden Prabowo Subianto dapat dipahami masyarakat dan memperoleh dukungan yang lebih kuat.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menilai komunikasi pemerintah selama ini justru kerap memunculkan persoalan baru. Menurutnya, respons sejumlah aparat pemerintah terhadap kritik publik cenderung defensif dan bersifat denial.
“Coba lihat apa yang dilakukan aparat pemerintah di depan publik, mereka tidak mewakili pemerintah yang bijak. Lebih sering denial dan cenderung mengajak berantem orang-orang yang memberikan masukan,” ujar Fathorrahman dalam keterangan IDR, Rabu (12/8/2026).
Pria yang akrab disapa Mr. Ong itu menilai pola komunikasi tersebut berpotensi memperburuk citra Presiden Prabowo di tengah masyarakat. Padahal, menurutnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga kemampuan menyampaikan kebijakan secara tepat kepada publik.
“Akibatnya kerja-kerja komunikasi pemerintah justru memperburuk citra Presiden Prabowo,” tegasnya.
Fathorrahman juga menyoroti derasnya kritik terhadap Presiden Prabowo di media sosial. Menurut dia, berbagai kritik yang muncul merupakan salah satu indikator bahwa komunikasi pemerintah belum mampu membangun persepsi publik yang positif.
Namun, ia menegaskan komunikasi publik tidak sebatas aktivitas pemerintah melalui media massa. Komunikasi interpersonal antartokoh pemerintahan maupun tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik.
Host Podcast Tafsir Politik tersebut melihat masih adanya kesemrawutan komunikasi antarlembaga pemerintah. Kondisi itu, menurutnya, dapat terlihat dari munculnya perbedaan antara data yang disampaikan dalam pidato Presiden dengan kondisi objektif di lapangan.
Ia mencontohkan persoalan data terkait penggilingan padi yang sempat menjadi perhatian publik.
“Gampang saja kita contohkan pada kasus penggilingan padi. Masa seorang Presiden dapat pasokan data yang ngawur soal penggilingan padi? Waduh, ini negara atau warung kelontong,” kritik Fathorrahman.
Menurut Fathorrahman, persoalan tersebut seharusnya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah, khususnya dalam memastikan Presiden memperoleh informasi yang akurat sebelum disampaikan kepada publik.
Ia pun meminta Presiden Prabowo memperbaiki kualitas aparatur yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi publik. Menurutnya, orang-orang yang berada di sekitar Presiden seharusnya mampu menjaga kredibilitas dan wibawa kepala negara, bukan justru memperburuk citra pemerintah.
“Jangan sampai orang yang seharusnya menjaga citra publik Presiden, justru bertindak menjerumuskan wajah presidennya. Sebab jika Presiden tidak punya wibawa di mata publik, rakyat yang akan menderita,” pungkasnya.
Fathorrahman menilai pembenahan komunikasi publik harus menjadi bagian penting dari evaluasi pemerintahan. Pemerintah perlu membangun pola komunikasi yang terbuka, berbasis data, tidak defensif terhadap kritik, serta mampu menjelaskan kebijakan secara sederhana agar dapat dipahami masyarakat (red)
Berita terkait
