JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) DPP KNPI, Muhammad Haris Zulkarnain, menegaskan pemerintah dan DPR harus menjadikan prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan utama dalam setiap penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pengabaian terhadap HAM berpotensi memicu sengketa hukum sekaligus mengurangi kualitas tata kelola pemerintahan.
Haris mengatakan penerapan HAM tidak cukup hanya menjadi komitmen normatif, tetapi harus hadir sejak proses perencanaan pembangunan hingga pembentukan regulasi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Negara perlu menghormati, mengakui, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dan DPR harus memiliki komitmen kuat agar setiap kebijakan yang dibuat tetap berpijak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Haris di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia mengingatkan, produk legislasi yang tidak memperhatikan prinsip HAM memiliki risiko tinggi digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, pasal-pasal dalam undang-undang dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan konstitusi.
“Kalau produk legislasi banyak mengabaikan HAM, peluang untuk diuji di Mahkamah Konstitusi akan semakin besar. Begitu juga kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat bisa digugat melalui PTUN maupun jalur perdata. Itu merupakan konsekuensi negara hukum yang demokratis,” ujarnya.
Haris juga menyoroti data pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepanjang 2025 yang menunjukkan hak atas kesejahteraan menjadi aduan tertinggi dengan 891 laporan, disusul hak atas keadilan sebanyak 863 aduan, hak atas rasa aman 269 aduan, hak untuk hidup 134 aduan, dan hak atas kebebasan pribadi sebanyak 71 aduan.
Menurutnya, tingginya angka pengaduan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu memperkuat pendekatan berbasis HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.
Selain itu, Haris meminta pemerintah daerah maupun pusat mengedepankan pendekatan yang humanis saat menjalankan proyek pembangunan. Ia berharap setiap program pembangunan dilakukan berdasarkan kajian yang matang agar tidak memicu konflik antara masyarakat dengan aparat.
“Pembangunan jangan sampai membenturkan masyarakat dengan aparat. Pendekatan yang humanis, berkeadilan, serta memperhatikan kondisi masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas agar pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak,” pungkasnya (red)
Berita terkait
