JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi sektor manufaktur mendorong Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asep Romy Romaya, mengusulkan langkah yang lebih strategis. Selain program padat karya, ia meminta pemerintah memperkuat pelatihan keterampilan, termasuk kemampuan bahasa asing, bagi para pekerja yang terdampak PHK.
Menurut Asep Romy, program bantuan sementara saja tidak cukup untuk menjawab persoalan pengangguran yang berpotensi meningkat akibat gelombang PHK. Pemerintah harus menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompetitif agar memiliki peluang bekerja di sektor industri baru maupun pasar tenaga kerja internasional.
“Pemerintah perlu memperbanyak program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk melibatkan lembaga pelatihan kerja swasta di samping Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah,” ujar Asep Romy di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Legislator asal Jawa Barat itu menilai kurikulum pelatihan bagi korban PHK harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Salah satu yang perlu diperkuat adalah kemampuan bahasa asing sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang kerja di luar negeri melalui jalur yang resmi dan aman.
“Diharapkan terdapat kurikulum pelatihan peningkatan kemampuan bahasa asing, sehingga dari hasil pelatihan masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah,” katanya.
Asep Romy menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk mengurangi dampak sosial akibat PHK massal. Menurutnya, program pelatihan harus dirancang secara terintegrasi dengan kebutuhan industri agar lulusan pelatihan benar-benar terserap oleh pasar kerja.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman PHK tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat memicu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan apabila tidak ditangani secara serius.
Karena itu, politisi PKB tersebut meminta pemerintah, dunia usaha, dan sektor industri segera duduk bersama merumuskan langkah-langkah perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
“Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan menimbulkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak,” pungkasnya (red)
Berita terkait
