JAKARTA, BERITA SENAYAN – Komisi X DPR RI mendukung wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema tersebut dinilai tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa gagasan melibatkan kantin sekolah sebenarnya telah lama menjadi perhatian Komisi X, terutama untuk menjawab tantangan pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami di Komisi X sejak awal justru mengarahkan seperti itu, terutama di daerah-daerah 3T. Karena tidak mungkin semua daerah disamakan model pelaksanaannya,” ujar Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Lalu, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan sistem distribusi makanan dari dapur umum yang lokasinya jauh dari sekolah penerima manfaat. Selain mempermudah distribusi, model ini juga membuka peluang keterlibatan lebih besar bagi masyarakat setempat.
“Kantin sekolah silakan saja. Justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah,” katanya.
Politisi Fraksi PKB tersebut menilai kantin sekolah bisa menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal yang mendukung keberhasilan Program MBG. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan siswa sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga pelaku usaha kecil yang terlibat dalam penyediaan makanan.
MBG Diharapkan Gerakkan Ekonomi Lokal
Lalu menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan gizi peserta didik. Program unggulan pemerintah tersebut juga perlu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar sekolah.
“Prinsipnya MBG juga untuk meningkatkan ekonomi di sekitar sekolah sebagai penerima manfaat. Karena itu keterlibatan masyarakat perlu diperkuat,” tegasnya.
Meski mendukung penuh pelibatan kantin sekolah, Komisi X DPR RI mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola program secara berkelanjutan. Evaluasi rutin diperlukan agar berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera diatasi.
“Kami setuju program ini dilanjutkan karena manfaatnya besar bagi siswa. Tetapi tata kelolanya harus terus diperbaiki dan dicari formula yang paling tepat,” pungkas Lalu.
Komisi X berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan semakin adaptif terhadap kondisi masing-masing daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, baik oleh peserta didik maupun masyarakat sekitar sekolah (red)
Berita terkait
