JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekuin), Handi Risza, mengingatkan agar anggaran besar yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi celah bagi praktik penyimpangan. Menurutnya, perombakan struktur pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan sistem pengawasan program tersebut.
Handi menilai langkah Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BGN merupakan keputusan yang tepat di tengah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa pelajar penerima manfaat.
“Jangan sampai anggaran besar ini justru menjadi sumber bancakan baru yang akan meninggalkan jejak kelam bagi Pemerintah. Langkah perombakan ini diharapkan juga akan memperbaiki pengelolaan anggaran MBG,” kata Handi, Kamis (4/6/2026).
Ekonom Paramadina itu menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau kecepatan distribusi makanan. Menurutnya, indikator utama program tersebut adalah kualitas gizi yang diterima siswa serta terjaminnya standar higienitas makanan di seluruh daerah.
Karena itu, Handi mendorong reformasi total di tubuh BGN, termasuk penegakan disiplin terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang selama ini dinilai masih lemah dalam pelaksanaannya.
“Reformasi total manajemen dan disiplin ketat terhadap penegakan SOP harus dilakukan. Pelanggaran SOP di internal BGN harus segera dibersihkan demi menjaga integritas distribusi makanan di lapangan,” ujarnya.
Selain pembenahan internal, Handi juga meminta jajaran pimpinan baru BGN untuk memprioritaskan pengawasan penggunaan anggaran dan memastikan tidak terjadi kebocoran dalam rantai distribusi program MBG.
Ia menilai pengawasan yang kuat terhadap dapur umum dan mitra penyedia makanan menjadi kunci untuk menjaga efektivitas program yang menyasar jutaan anak Indonesia tersebut.
“Manajemen baru MBG diharapkan mampu menghentikan kebocoran anggaran. Kuncinya ada pada sistem pengawasan yang ketat terhadap dapur umum dan mitra penyedia makanan dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Menurut Handi, pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan menjadi syarat utama agar program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (red)
Berita terkait
