JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengingatkan seluruh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga negara untuk menjaga integritas di tengah munculnya sejumlah kasus hukum yang menyeret pejabat pemerintahan. Menurutnya, kasus yang menimpa pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) harus menjadi alarm keras bagi seluruh pembantu Presiden.
Saan menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto wajib diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh seluruh jajaran pemerintah.
“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Politisi NasDem tersebut, pejabat negara tidak cukup hanya menunjukkan kinerja yang baik, tetapi juga harus menjaga kredibilitas dan profesionalitas dalam menjalankan amanah publik. Ia menilai kepercayaan masyarakat dapat runtuh jika pejabat yang mengelola program strategis justru tersandung persoalan hukum.
“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” katanya.
Saan mengaku prihatin karena dalam waktu hampir bersamaan publik dihadapkan pada sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat pemerintah. Situasi tersebut, menurutnya, tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” tegasnya.
Ia menilai momentum ini harus digunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal di setiap kementerian maupun lembaga negara. Pencegahan korupsi, kata dia, harus dimulai dari penguatan integritas aparatur dan pengawasan yang efektif.
Saan juga menegaskan bahwa DPR mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menangani berbagai kasus yang muncul secara profesional dan transparan. Ia berharap proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Menurut Saan, pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud apabila seluruh penyelenggara negara menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” pungkasnya (red)
Berita terkait
