JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, meminta pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya terkait dugaan praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.
Menurut Asep Romy, pergantian pimpinan menjadi momentum penting untuk membersihkan berbagai persoalan tata kelola yang selama ini mencuat di tubuh BGN, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik transaksional dalam proses perizinan dapur MBG.
“Proses verifikasi dan pembukaan SPPG harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, pungutan liar, ataupun transaksi yang tidak sesuai ketentuan,” tegas Asep Romy di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Legislator asal Jawa Barat itu menilai sistem lama perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyoroti kebijakan penutupan portal kemitraan yang dinilai memicu ketidakpastian di masyarakat serta membuka peluang munculnya pihak-pihak yang mengambil keuntungan melalui jalur tidak resmi.
Menurutnya, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
“Kami di DPR menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan buruknya tata kelola yang dilakukan pimpinan BGN sebelumnya. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Selain membenahi tata kelola perizinan SPPG, Asep Romy juga meminta BGN memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menilai pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kualitas pelayanan dan mencegah berbagai persoalan yang sempat mencuat selama pelaksanaan MBG.
Komisi IX DPR RI, lanjutnya, mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo yang melakukan evaluasi terhadap pimpinan BGN. Langkah tersebut dinilai menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas program MBG agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Asep Romy juga mendorong agar BGN memprioritaskan distribusi layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memastikan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memperoleh manfaat program secara optimal.
“Kami juga mengingatkan BGN memperketat pengawasan keamanan pangan demi mencegah terulangnya kasus keracunan massal di daerah. Manajemen SPPG wajib menerapkan standar operasional yang ketat mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
