JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Taufiq R Abdullah, mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik agresif dengan membawa kasus dugaan penyiksaan relawan kemanusiaan asal Indonesia oleh aparat Israel ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Taufiq, tindakan represif Israel terhadap relawan kemanusiaan di kapal Global Sumud Flotilla merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa sanksi tegas dari dunia internasional.
“Kami mengecam keras tindakan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan, lebih-lebih tindakan kekerasannya. Itu semua adalah kejahatan yang harus dihentikan dan diberi sanksi,” ujar Taufiq di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Politisi senior PKB itu menilai PBB harus bersikap lebih tegas terhadap Israel yang dinilai berulang kali melakukan tindakan kriminal terhadap misi kemanusiaan maupun upaya perdamaian internasional.
“PBB tidak boleh kalah lagi dengan arogansi Israel yang tidak mau tunduk kepada hukum-hukum internasional yang berlaku,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah relawan asal Indonesia, Rahendro Heruwibowo, mengungkap dugaan penyiksaan fisik yang dialaminya selama ditahan aparat Israel. Rahendro mengaku dipukul, diinjak, hingga disetrum saat proses pemindahan tahanan.
“Selama perjalanan pemindahan, para relawan mendapat perlakuan sangat kasar dari aparat Israel. Borgol dipasang luar biasa kencang lalu sengaja dimainkan,” ungkap Rahendro.
Menanggapi kesaksian tersebut, Taufiq menilai sikap pasif dunia internasional selama ini justru membuat Israel semakin leluasa melakukan tindakan kekerasan lintas negara tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum.
“Selama ini dunia internasional terkesan diam dan ketakutan, sehingga Israel terbukti bisa leluasa bertindak semena-mena,” katanya.
Selain mendesak langkah diplomatik internasional, Taufiq juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi para relawan Indonesia yang menjadi korban kekerasan.
Ia meminta Kementerian Luar Negeri memastikan seluruh korban mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh serta pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma pascakejadian.
“Kami meminta pemerintah segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada para WNI yang menjadi korban. Selain itu, pendampingan trauma healing juga penting dilakukan agar kondisi fisik dan mental mereka benar-benar pulih,” pungkasnya (red)
Berita terkait
