JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pemerintah harus menyelesaikan penataan guru honorer sebelum membuka rekrutmen guru baru. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tata kelola tenaga pendidik berjalan lebih baik dan tidak memunculkan persoalan baru di masa mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Cucun usai Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
“Kita harus justru menjaga tentang tata kelola ini, jangan sampai ini baru selesai satu muncul lagi permasalahan. Ada guru honorer yang harus diselesaikan yang selama ini direkrut di daerah. Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” ujar Cucun.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan pemetaan kebutuhan guru melalui inventarisasi jumlah sekolah, termasuk evaluasi sekolah yang akan digabung (merger).
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan jumlah guru yang benar-benar dibutuhkan secara nasional. Menurut Cucun, pemerintah tidak boleh terburu-buru membuka rekrutmen sebelum memperoleh data kebutuhan guru yang akurat.
Ia menjelaskan, setelah proses inventarisasi selesai, pemerintah baru dapat menentukan mekanisme pengangkatan guru, baik melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun skema lain yang sesuai dengan ketentuan.
“Jumlah sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir. Kemudian turun kebutuhan gurunya sampai berapa yang pasti. Nanti dilakukan seleksi, diangkat, sehingga tidak ada lagi status honorer kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhannya,” jelasnya.
Cucun menambahkan, hasil pemetaan kebutuhan guru juga akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2027. Karena itu, ia meminta seluruh proses inventarisasi dan perhitungan kebutuhan guru diselesaikan terlebih dahulu agar kebijakan rekrutmen didukung alokasi anggaran yang memadai.
“Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027,” pungkasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian status guru honorer sekaligus mewujudkan sistem rekrutmen guru yang lebih tertata, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan pendidikan nasional (red)
Berita terkait
