JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pendiri dan CEO Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai krisis nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp17.800 per dolar Amerika Serikat bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga krisis komunikasi pemerintah yang memperburuk kepercayaan publik terhadap otoritas negara.
Dalam analisis bertajuk Krisis Komunikasi di Balik Krisis Kurs: Ketika Narasi Pemerintah Memperparah Gejolak Rupiah, Drone Emprit mencatat sebanyak 34.827 percakapan di media sosial dan 4.275 artikel berita selama periode 14–20 Mei 2026 dengan total 439 juta interaksi.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya jurang besar antara narasi resmi pemerintah dengan persepsi masyarakat di media sosial. Media online tercatat memiliki sentimen positif sebesar 67,2 persen, sedangkan media sosial didominasi sentimen negatif mencapai 72,2 persen.
“Gap 60 poin persentase ini bukan noise statistik. Ini adalah cermin dari disconnect komunikasi yang serius,” ujar Ismail Fahmi dalam analisanya yang dirilis pada 22 Mei 2026.
Ia menilai sejumlah pernyataan pejabat negara justru memperburuk persepsi publik di tengah tekanan kurs rupiah. Salah satu yang paling viral adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “rakyat desa enggak pakai dolar”.
Menurut Ismail, pernyataan tersebut memicu kemarahan publik karena dianggap menyederhanakan dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari harga pangan hingga biaya kebutuhan pokok lain yang bergantung pada impor.
“Publik tidak butuh pejabat yang menenangkan mereka dengan mereduksi masalah. Mereka butuh pengakuan bahwa masalah ini nyata, diikuti rencana konkret,” tulisnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pernyataan Perry Warjiyo yang menyebut volatilitas rupiah masih relatif stabil di tengah kurs yang menyentuh rekor terburuk sepanjang sejarah. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan disonansi kognitif di tengah masyarakat.
Drone Emprit mencatat munculnya tagar #BankIndonesiaTanggungJawab serta meningkatnya kritik terhadap Bank Indonesia dan otoritas fiskal akibat dinilai kehilangan kredibilitas di mata publik maupun pasar.
Dalam laporannya, Ismail juga mengidentifikasi enam isu utama yang mendominasi percakapan publik, yakni ancaman kenaikan biaya hidup dan PHK, beban fiskal program makan bergizi gratis, trauma krisis moneter 1998, ketidakpastian regulasi ekspor, respons masyarakat yang masuk “survival mode”, hingga menurunnya kepercayaan terhadap otoritas moneter.
Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan reformasi komunikasi krisis ekonomi dengan pendekatan yang lebih empatik, transparan, dan berbasis data konkret.
“Kepercayaan adalah aset yang paling sulit dibangun dan paling cepat runtuh,” tulisnya.
Menurut Ismail, pemerintah dan Bank Indonesia masih memiliki waktu untuk memulihkan kepercayaan publik melalui kebijakan yang koheren, komunikasi yang terbuka, serta langkah nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Krisis kurs adalah ujian makroekonomi. Tapi cara pemerintah berkomunikasi di tengah krisis adalah ujian kepemimpinan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
