JAKARTA, BERITA SENAYAN – Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti persoalan perlunya pemerataan ekonomi yang masih belum merata di tengah stabilitas pertumbuhan nasional. Isu tersebut mengemuka dalam FOSTA Discuss Session (FDS) Volume-4 bertajuk Menjaga Stabilitas Politik di Tengah Konsentrasi Ekonomi yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Wasekjen DPP Partai Golkar, Shoim Haris, menyebut Indonesia sedang menghadapi paradoks pembangunan. Menurutnya, berbagai indikator makroekonomi memang menunjukkan tren positif, tetapi distribusi kesejahteraan dinilai belum merata.
“Pertumbuhan ekonomi kita terlihat stabil 4,8–5 persen, kemiskinan turun, rasio gini membaik. Tapi 10 persen kelompok teratas masih menikmati hampir separuh total pendapatan nasional,” ujar Shoim.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya konsentrasi ekonomi yang masih tinggi di Indonesia. Shoim juga menyoroti praktik birokrasi yang berbelit, tumpang tindih regulasi, hingga lemahnya konsistensi penegakan hukum yang dinilai memperbesar “entropi” atau kekacauan dalam sistem politik dan ekonomi nasional.
Akibatnya, kata dia, korupsi sistemik, polarisasi politik, dan tingginya biaya ekonomi masih menjadi hambatan besar bagi percepatan pembangunan nasional.
“Kesadaran kolektif kita terfragmentasi. Tidak ada visi bersama yang benar-benar kuat untuk membawa bangsa melompat lebih cepat,” katanya.
Shoim kemudian membandingkan Indonesia dengan Vietnam yang dinilai berhasil mempercepat pertumbuhan melalui reformasi birokrasi, penguatan hukum, dan keterbukaan terhadap perdagangan global.
Sementara itu, Ketua Umum FOSTA Nur Wahyu Satrio Wibowo menegaskan generasi muda politik harus memiliki kesadaran untuk terus mendorong perubahan sistem.
Menurutnya, kesadaran politik menjadi kunci agar bangsa tidak terus terjebak dalam kekacauan dan stagnasi pembangunan.
“Kesadaran adalah kemampuan membaca kelemahan sistem lalu memilih jalan perubahan agar bisa terus bertumbuh,” ujar Satrio.
Melalui forum diskusi tersebut, FOSTA berharap lahir gagasan dan kesadaran baru untuk memperkuat stabilitas politik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional secara lebih berkeadilan (red)
Berita terkait
