JAKARTA, BERITA SENAYAN – Komisi IX DPR RI memastikan akan mengawal aspirasi Peternak Bebek Nasional (PBN) agar telur bebek mendapat ruang dalam rantai pasok program pemenuhan gizi nasional yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin saat menerima audiensi PBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Zainul, keberadaan telur bebek dalam program gizi nasional penting untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak bebek sekaligus memperluas sumber protein masyarakat.

“Tentu nanti akan kami sampaikan kepada BGN pada saat rapat dengan pendapat atau mungkin pada saat raker dengan BGN tentang pentingnya mengakomodir telur bebek sebagai bagian dari komoditas yang perlu untuk diberikan ruang dalam rantai pasok bahan baku di SPPG-SPPG,” ujar Zainul.

Politisi Fraksi PKB itu mengatakan Komisi IX DPR RI akan menggunakan fungsi pengawasan dan kemitraannya dengan BGN untuk memperjuangkan aspirasi para peternak.

“Tentu, ini sangat penting untuk tetap menjaga keberlangsungan dari para peternak bebek secara nasional,” lanjutnya.

Selain mendorong integrasi telur bebek dalam program gizi nasional, PBN juga menyampaikan persoalan tingginya harga pakan ternak yang dinilai semakin memberatkan usaha peternak.

Menanggapi hal itu, Zainul menjelaskan persoalan impor bahan baku pakan berada di luar ruang lingkup Komisi IX DPR RI. Namun demikian, pihaknya akan melakukan koordinasi lintas komisi guna mencari solusi yang tepat.

“Di luar itu tentu kami akan berkoordinasi dengan komisi lain ya misalnya soal harga pakan yang tinggi dan itu menyangkut soal tata kelola impor bahan baku pangan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, PBN juga meminta adanya komitmen tertulis dari DPR RI. Namun, Zainul menegaskan mekanisme RDPU hanya berfungsi menyerap aspirasi masyarakat, bukan menerbitkan dokumen legal formal.

“Tapi yang pasti semua aspirasi sudah kita catat di sini, kita juga sudah sampaikan tadi komitmen seluruh anggota dan juga pimpinan bahwa nanti akan kita sampaikan pada saat kita RDP dengan badan gizi nasional,” tegasnya.

Ia pun mendorong PBN segera menjalin komunikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) demi memastikan keberlanjutan usaha peternak bebek nasional.

“Justru tanda tangannya kepala BGN dengan PBN, itu yang justru lebih manjur untuk bisa saya kira menjaga sustainabilitas keberlangsungan dari para peternak,” pungkas Zainul (red)