JAKARTA, BERITA SENAYAN – Lambatnya distribusi koper jemaah haji menjadi sorotan DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh pengadaan koper agar tidak lagi bergantung pada maskapai penerbangan.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI, Selasa (14/4/2026), Selly menilai keterlibatan maskapai dalam pengadaan koper justru menimbulkan hambatan distribusi yang merugikan jemaah.
“Distribusi yang lambat ini menunjukkan sistem yang ada perlu dievaluasi. Pengadaan koper seharusnya bisa langsung dikelola pemerintah agar lebih terkontrol,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar ke depan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengambil alih pengadaan koper secara langsung, sehingga distribusi dapat dilakukan lebih efektif hingga ke daerah.
Selain koper, Selly juga menyoroti distribusi seragam petugas haji yang belum merata. Ia meminta adanya koordinasi yang lebih solid agar kebutuhan petugas di lapangan tidak terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, mengakui adanya keterlambatan distribusi dan menyatakan pemerintah telah memberikan peringatan kepada maskapai.
“Kami sudah mengirimkan surat peringatan dan menyiapkan mekanisme sanksi atas keterlambatan distribusi ini,” katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan, Saudi Arabian Airlines baru mendistribusikan sekitar 74,1 persen koper jemaah, sementara Garuda Indonesia masih di angka 50,8 persen.
Pemerintah menargetkan seluruh koper jemaah haji sudah terdistribusi paling lambat 17 April 2026. Untuk mempercepat proses tersebut, tim asistensi juga telah diterjunkan ke lapangan guna memastikan distribusi berjalan sesuai target.
“Kami pastikan sebelum keberangkatan, seluruh jemaah sudah menerima koper,” tegas Irfan 9red)
Berita terkait
