JAKARTA, BERITA SENAYAN – Akses pendidikan tinggi yang masih belum merata menjadi perhatian serius DPR RI. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya menghadirkan sistem pendidikan tinggi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama asosiasi perguruan tinggi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Menurut Hetifah, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan tidak ada warga negara yang terhambat mengenyam pendidikan tinggi.
“Kewajiban negara adalah memastikan akses pendidikan tinggi tersedia, terjangkau, dan berkualitas untuk semua,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ke depan, kebijakan pendidikan tidak boleh lagi memandang pendidikan tinggi sebagai sesuatu yang eksklusif. Sebaliknya, harus menjadi hak yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam keterbatasan ekonomi.
Hetifah juga menyoroti pentingnya perubahan arah kebijakan yang tidak hanya berfokus pada sistem seleksi mahasiswa baru, tetapi juga pada perluasan kesempatan dan pemerataan akses pendidikan.
“Kesempatan harus dibuka seluas-luasnya. Siapa pun yang ingin melanjutkan pendidikan harus mendapatkan peluang yang sama,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Komisi X DPR RI tengah mendorong penguatan skema pendanaan pendidikan tinggi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini mencakup pembiayaan yang lebih inklusif melalui bantuan operasional perguruan tinggi serta dukungan langsung kepada mahasiswa.
Hetifah juga menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen perlu dimaksimalkan agar mampu menjangkau lebih banyak mahasiswa, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pendanaan pendidikan harus benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar berbasis kuota terbatas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPR RI juga mendorong penyusunan rencana induk pendidikan tinggi nasional guna memperkuat arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Kita ingin memastikan sistem pendidikan tinggi ke depan lebih adil, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat,” pungkasnya (red)
Berita terkait
