JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong pemerintah untuk memanfaatkan kuota haji negara lain yang tidak terpakai sebagai solusi mengurangi panjangnya antrean jemaah Indonesia.
Menurutnya, strategi tersebut dapat ditempuh melalui penguatan diplomasi internasional oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dengan menjalin komunikasi aktif, termasuk dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Diplomasi haji harus dilakukan, termasuk menjajaki kerja sama dengan negara yang kuotanya tidak terpakai,” ujar Hidayat dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Ia menilai, langkah tersebut menjadi solusi realistis di tengah antrean haji Indonesia yang sangat panjang dan membutuhkan penanganan segera.
Selain memanfaatkan kuota tidak terpakai, Hidayat juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem pembagian kuota haji yang saat ini menggunakan rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim.
Menurutnya, skema tersebut masih bisa dinegosiasikan untuk meningkatkan jumlah jemaah yang dapat diberangkatkan setiap tahun.
“Kalau bisa ditingkatkan, maka antrean panjang bisa berkurang secara signifikan,” jelasnya.
Hidayat menegaskan bahwa upaya penambahan kuota harus dilakukan secara terukur dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk pembagian antara haji reguler dan haji khusus.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret dan cepat agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menunaikan ibadah haji.
“Ini harus menjadi prioritas, karena menyangkut kebutuhan umat yang sangat besar,” pungkasnya (red)

Berita terkait