JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menyoroti masih terbatasnya kapasitas program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah setiap tahun. Ia menilai program tersebut perlu diperluas secara signifikan agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung.
Menurut Sudjatmiko, prediksi jumlah pemudik tahun ini yang mencapai sekitar 150 juta orang menunjukkan kebutuhan transportasi yang sangat besar. Sementara pada tahun sebelumnya, program mudik gratis baru mampu mengakomodasi sekitar 10 juta peserta.
“Artinya masih ada kesenjangan yang cukup lebar antara jumlah pemudik dengan kapasitas mudik gratis yang tersedia. Pemerintah perlu melihat ini sebagai peluang untuk memperluas layanan transportasi yang aman bagi masyarakat,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ia menilai perluasan program tersebut penting, terutama untuk mengurangi dominasi penggunaan kendaraan roda dua dalam perjalanan jarak jauh yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan.
Sudjatmiko juga mendorong pemerintah untuk memperkuat skema integrasi transportasi dalam program mudik gratis. Salah satunya dengan mengangkut sepeda motor milik pemudik menggunakan kapal atau gerbong kargo, sementara pemiliknya menggunakan moda transportasi penumpang seperti bus, kapal, atau kereta api.
Selain itu, ia menilai kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat agar program mudik gratis tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Keterlibatan BUMN maupun pihak swasta dinilai dapat memperbesar kapasitas angkut sekaligus memperluas jangkauan layanan.
“Dengan kerja sama yang lebih luas, kapasitas mudik gratis bisa meningkat dan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Sudjatmiko menilai arus mudik juga memiliki dampak ekonomi yang besar bagi daerah. Pergerakan jutaan masyarakat dari kota ke kampung halaman setiap tahun dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Namun, ia menekankan bahwa manfaat ekonomi tersebut hanya dapat optimal apabila kesiapan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.
“Arus mudik tidak hanya soal mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi momentum penggerak ekonomi daerah. Karena itu, keamanan perjalanan dan kesiapan infrastruktur harus menjadi prioritas,” pungkasnya (red)
Berita terkait
