JAKARTA,BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengingatkan pemerintah agar memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan optimal menjelang arus mudik Lebaran. Menurutnya, lonjakan mobilitas masyarakat berpotensi meningkatkan konsumsi energi secara signifikan, sehingga kesiapan pasokan dan distribusi harus menjadi perhatian utama.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebut cadangan energi nasional saat ini hanya cukup untuk sekitar 21 hari. Ratna menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak menimbulkan gangguan pasokan di daerah.
“Jangan sampai secara nasional terlihat aman, tetapi di lapangan terjadi kelangkaan karena distribusi tidak optimal. Mudik akan mendongkrak konsumsi BBM secara signifikan, pemerintah harus menjamin tidak ada kendala pasokan,” kata Ratna di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai momentum mudik selalu diikuti peningkatan kebutuhan energi, tidak hanya BBM tetapi juga LPG dan avtur. Tanpa pengelolaan distribusi yang baik, ia khawatir terjadi ketimpangan antara ketersediaan stok di pusat dan kondisi di lapangan.
Menurut Ratna, kelangkaan energi di daerah dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari antrean panjang di SPBU hingga kesulitan masyarakat memperoleh LPG bersubsidi. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memicu keresahan sosial jika tidak segera diantisipasi.
Ia juga menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan kesiapan logistik dan sistem distribusi energi selama periode mudik Lebaran.
Data dari Reformasi Syndicate menunjukkan kebutuhan BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi minyak mentah dalam negeri hanya berkisar 500.000 hingga 600.000 barel per hari.
Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan domestik. Karena itu, Ratna meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur agar distribusi energi tetap stabil di seluruh wilayah.
“Kami membutuhkan langkah cepat, terukur, dan transparan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya (red)
Berita terkait
